Bahlil Sebut Prabowo Wajibkan Proyek Hilirisasi Didanai Bank Lokal

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat menghadiri acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pendanaan proyek hilirisasi diutamakan dari perbankan dalam negeri.

Bahlil baru saja memimpin rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional hari ini. Rapat tersebut salah satunya membahas pembiayaan proyek hilirisasi.

"Arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri. Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi," ungkapnya saat konferensi pers, Jumat (17/1).

Terkait hal tersebut, Bahlil juga sudah berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat, terkait komunikasi dengan bank pelat merah alias Himpunan Bank Negara (Himbara) atas pendanaan proyek hilirisasi juga sudah dimulai.

Nantinya, pembahasan dengan formal akan dilakukan berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pendanaan tersebut untuk memastikan nilai tambahnya dirasakan di dalam negeri.

"Kami sudah memulai dan secara informal sudah kita komunikasikan, bahwa betul-betul itu didapatkan nilai tambahnya dalam negeri dan kepemilikannya dalam negeri. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai," tegas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, perbankan sudah seharusnya tidak mengesampingkan proyek hilirisasi yang dinilai bisa cepat balik modal atau break even point dibandingkan jenis proyek lain. Hal ini, kata dia, juga bertujuan untuk diversifikasi portofolio perbankan.

"Ngapain perbankan membiayai proyek konsumsi yang 9 tahun, 10 tahun break even point. Kalau hilirisasi yang 6 tahun break even point, ngapain kasih kredit stand by loan kepada perusahaan yang sudah lama-lama itu," jelasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia saat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan diutamakannya perbankan dalam negeri dalam pendanaan proyek hilirisasi menyusul banyaknya kritik para pakar bahwa hilirisasi di Indonesia hanya dirasakan pihak asing.

"Itu terjadi kenapa? Karena memang pembiayaan terhadap investasi smelter hilirisasi itu, lebih banyak dibiayai oleh perbankan asing. Kalau orang pinjam bank di luar negeri, begitu produksi, yang dia harus setor itu kan pokok tambah bunga dulu, harus dikirim ke luar negeri," tuturnya saat ditemui awak media, Rabu (15/1).

Bahlil meminta agar perbankan dalam negeri memberikan kredit stand by loan yang lebih berkualitas dan mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) dan nilai tambah, bukan kredit konsumsi.

Kredit atau pendanaan dari perbankan tersebut, lanjut dia, bisa diberikan kepada proyek hilirisasi yang memiliki internal rate of return (IRR) yang baik

"Kreditnya jangan kredit konsumsi, adalah kredit-kredit stand by loan. Dia sudah harus mampu kredit yang diberikan itu yang berkualitas, yang mampu melahirkan multiplier effect dan sekaligus menciptakan nilai tambah," tegasnya.

Penciptaan nilai tambah melalui pembiayaan perbankan dalam negeri tersebut, menurut Bahlil, juga bisa menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal.

"Sekarang perbankan nasional harus melek nih, ini pasar bagus dan ini adalah bagian daripada mendorong untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," kata dia.