Bahlil Sebut Royalti Minerba Naik Bisa Tambah Kas Negara, Tak Bebani Pengusaha

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) merupakan kebijakan yang adil untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahlil yang pernah menjadi pengusaha mengaku mengerti keresahan dan kekhawatiran pengusaha tambang atas kenaikan tarif royalti. Namun, hal ini perlu dilakukan pemerintah untuk menambah kas negara.

"Tapi di sisi lain kan memang pemerintah juga harus membuat sebuah regulasi yang juga menjaga agar menambah pendapatan negara kita," kata Bahlil saat ditemui di Istana Merdeka, Kamis (17/4).

Bahlil menilai kenaikan tarif royalti dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan pengusaha dengan pendapatan negara, apalagi di tengah fluktuasi harga komoditas yang terjadi karena ketidakpastian ekonomi global.

Saat ini harga komoditas cenderung melandai. Misalnya, harga batu bara Newcastle saat ini berada di kisaran USD 94 per ton, sementara nikel masih di bawah level USD 16.000 per ton.

Dengan demikian, menurut Bahlil, kenaikan tarif royalti tidak akan membebani pengusaha jika harga komoditas sedang rendah. Sebab berdasarkan formula yang ada, tarif royalti tidak akan naik signifikan.

"Kita membuat keseimbangan, sebenarnya kalau tabelnya itu kalau harganya turun, dia tidak dikenakan kenaikan yang tinggi. Tapi kalau kenaikannya harga komoditasnya naik, itu baru akan dikenakan harga naik signifikan," jelas Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto memberi salam sebelum meninggalkan Ankara untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Antalya di Bandara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Jumat (11/4/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan terbaru mengenai tarif royalti minerba, tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Beleid teranyar tersebut diteken Prabowo pada 11 April 2025. Setelah berlaku, maka PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dicabut dan dinyatakan berlaku.

Dalam bagian penjelasan, perubahan tarif royalti minerba bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ESDM, memberikan kepastian hukum dan pelindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Namun, untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kementerian ESDM, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM dengan Peraturan Pemerintah," tulis beleid tersebut, dikutip Rabu (16/4).