Bahlil soal Rencana Larangan Ekspor Timah: Lebih Cepat Lebih Baik!

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Surakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan penerapan larangan ekspor timah akan diberlakukan secepat mungkin. Hal ini mengingat arahan Presiden Jokowi untuk menggencarkan hilirisasi tambang.

Bahlil mengatakan, Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua di dunia, namun penyerapan untuk industri dalam negeri sangat minim, sehingga larangan ekspor timah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

"Kita itu penghasil timah nomor dua di dunia, nomor satu China yang 70 persen melakukan hilirisasi, Indonesia cuma 5 persen," ungkapnya usai konferensi pers realisasi investasi kuartal III 2022, Senin (24/10).

Dia melanjutkan, walaupun Indonesia merupakan produsen kedua terbesar namun tidak bisa mengendalikan harga timah. "Kira-kira kalau begitu kita pintar atau pintar-pintar bodoh ya? Kita menyetop ini dalam rangka memberikan nilai tambah. Ini contohnya sudah ada nikel," tegas Bahlil.

Bahlil melanjutkan, banyak yang tidak setuju dengan larangan ekspor nikel, tidak hanya dari pihak pengusaha melainkan dari negara-negara asing. Bahkan, Indonesia sampai digugat ke World Trade Organization (WTO).

Selain nikel, dia juga mengungkapkan banyak pihak yang tidak setuju mengenai rencana pelarangan ekspor timah yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, dia menilai pemerintah tidak akan goyah.

"Aku tahu banyak yang enggak setuju itu, aku tahu siapa pemain-pemainnya tapi negara nggak akan mungkin gemetar sedikit pun. Sampai kapan negara kita mau dimainin seperti itu, jangan lah," jelasnya.

"(Larangan ekspor timah) lebih cepat lebih baik," tambah Bahlil.

Sementara itu, Bahlil menyebutkan industri hilirisasi timah memang belum terlalu berkembang seperti komoditas nikel. Namun, menurut dia, investasi yang diperlukan tidak akan sebesar nikel.

"Hilirisasi timah beda dengan nikel. Industri timah itu investasinya tidak terlalu besar, memang industrinya itu Rp 1 triliun saja itu paling tinggi. Insya Allah akan lebih cepat dan kita sudah membuat roadmap-nya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi belum bisa memastikan kapan penerapan larangan ekspor timah akan diberlakukan. Ia mengatakan pemerintah masih mematangkan kesiapan jelang penerapan kebijakan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jokowi mengungkapkan proses kalkulasi bisa selesai pada 2022 atau 2023 mendatang. Hal itu bergantung dengan kesiapan smelter baik milik BUMN maupun pihak swasta.

"Kalau hitungannya matang kita ketemu, baru akan kita beritahukan. Misalnya setop tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Jadi saya kira kesiapan smelter terbaik milik BUMN dan swasta mesti dikalkulasi semuanya," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (20/10).