Bahlil Tanggapi Luhut soal BLT BBM Subsidi, Skema Campuran Dinilai Lebih Cocok

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membacakan laporan pemerintah saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan skema blending (campuran) untuk subsidi bahan bakar mineral (BBM) menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan.

Pernyataan Bahlil tersebut sekaligus menanggapi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yakni pemerintah berencana memberikan BBM subsidi secara langsung ke perorangan atau dengan kata lain menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT).

“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil, dikutip Antara, Jumat (21/2).

Skema subsidi blending atau campuran merupakan pemberian subsidi dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk BLT.

Meski begitu, Bahlil menegaskan, pemerintah belum memutuskan skema subsidi BBM. Pemerintah masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM.

“Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, pemerintah akan menerapkan BBM satu harga. Kebijakan tersebut rencananya akan direalisasikan pada 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk material seperti bensin, solar,” ujar Luhut dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Energy Building, Jakarta Selatan pada Kamis (20/2).

Luhut mengatakan nantinya subsidi akan lebih tepat sasaran, karena tidak diberikan kepada suatu barang atau komoditas. Perihal ini, Luhut juga sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar,” katanya.

Nantinya, keberadaan kecerdasan buatan (AI) juga menurut Luhut akan memudahkan penyaluran subsidi agar dapat lebih tepat sasaran.

“Jadi menurut saya dengan mengandalkan teknologi, kita punya teknologinya sekarang, AI itu sangat indah, sehingga Pertamina segera bisa mengidentifikasi apakah mobil ini nomornya memenuhi syarat untuk menerima bensin jenis itu, yang ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya,” ujar Luhut.