Bahlil Tegaskan Hanya UKM Daerah yang Bakal Diberi Prioritas Tambang

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu bara secara prioritas hanya untuk kepada usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah pertambangan itu sendiri.

Hal ini merupakan salah satu substansi RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), Bahlil menuturkan, pemberian lahan pertambangan ini bukan untuk UKM yang berada di perkotaan, seperti Jakarta.

"UMKM ini kita akan desain untuk UMKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara. UMKM yang dapat bukan UMKM dari Jakarta, tapi UMKM yang ada di Maluku Utara, orang Maluku Utara," tegasnya saat konferensi pers, dikutip Selasa (18/2).

Bahlil mengungkapkan, saat ini mayoritas pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkantor di Jakarta. Dengan begitu, pemerintah ingin memberikan ruang lebih banyak kepada perusahaan daerah agar bisa naik kelas.

Selain itu, dia juga menjamin bahwa UKM mampu mengelola pertambangan batu bara, sebab pengelolaannya juga akan memakan waktu bertahun-tahun seiring dengan peningkatan pendapatannya.

"Jangan orang daerah itu dipersepsikan hanya usaha kecil terus. Ruangnya ya ini, kesempatan ini. Dan untuk awalnya, kalau UMKM itu kan revenuenya Rp 50 miliar, modalnya kan Rp 10 miliar, begitu dia melakukan proses ini 1-2 tahun, kemudian akan jadi pengusaha besar," jelas Bahlil.

Dengan demikian, Bahlil meyakini jika UKM diberikan kesempatan lebih besar dalam pengelolaan pertambangan ini, maka angka rasio Gini atau ketimpangan sosial di Indonesia bisa semakin mengecil.

"Kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah, agar apa? Mengurangi gini ratio, agar mengurangi ketimpangan. Jangan 10 orang republik menguasai 50 persen kekayaan negara," tegasnya.

Selain masalah modal, Bahlil juga meminta agar tidak usah khawatir terkait kompetensi atau kapabilitas UKM soal pengelolaan pertambangan. Bahlil mencontohkan dirinya sendiri yang mantan pelaku usaha kecil, namun bisa mengelola tambang.

"Jangan mempersepsikan UMKM itu seperti jual kerupuk, jual baju. Saya itu mantan pengusaha UMKM. Buktinya, Alhamdulillah karena berproses, bisa mengerjakan dan perusahaan gak jelek-jelek banget bisa berkompetisi sama orang Jakarta," tuturnya.

"Enggak mampu karena enggak dikasih kesempatan. Coba kalau dikasih kesempatan, Insyaallah mereka akan jauh lebih hebat daripada yang sudah hebat ini," pungkas Bahlil.

Adapun peraturan terkait pemberian pertambangan batu bara secara prioritas tercantum dalam Pasal 60 RUU Minerba, yakni pemberian WIUP batu bara kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha ormas keagamaan dengan cara lelang dan pemberian prioritas.

Beleid RUU Minerba tersebut akan dibawa dalam pembahasan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan hari ini, Selasa (18/2), sekaligus pengambilan keputusan terkait pengesahannya.