Bahlil Tegaskan Indonesia Tak Keluar dari Perjanjian Iklim Paris

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tidak keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) 2016 yaitu perjanjian komitmen untuk memitigasi perubahan iklim antar negara-negara di dunia.

“Kita masih komitmen kok. Tapi kita lihat skala prioritas untuk melihat keuangan negara dan biaya listrik kita,” kata Bahlil kepada wartawan di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2).

Bahlil menjelaskan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Meski demikian ia mengakui biaya produksi listrik menggunakan PLTU lebih murah ketimbang menggunakan energi baru.

Bahlil menyebut, rata-rata pemerintah mengeluarkan USD 5-USD 6 sen per kWh untuk memproduksi listrik menggunakan PLTU. Sementara jika menggunakan energi baru, pemerintah perlu menggelontorkan USD 10 sen per kWh.

“Bahkan selisihnya kalau kita pakai antara batubara dan gas, selisih per satu gigawatt per tahun Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun. Jadi Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun ini siapa yang mau nanggung? Negara, subsidi lagi,” kata dia.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah setuju untuk melakukan blending menggunakan energi baru terbarukan dan energi fossil.

“Tapi kita setuju lho untuk memakai energi baru, kan dengan cara tetap PLTU, tapi kita blending. Blending dengan gas, kemudian matahari, atau kita lagi mendesain untuk menangkap carbon capture-nya. Sehingga batu bara-nya itu batubara bersih,” kata Bahlil.