Bakal Dapat Dana Talangan Rp 4 T, PTPN III Akan Bayar Utang Mulai 2028

Ilustrasi PTPN III. Foto: Facebook/PT Perkebunan Nusantara III - Persero

Di tengah upaya restrukturisasi utang holding Perkebunan Nusantara mencapai Rp 48 triliun, PTPN III yang merupakan induk perusahaan bakal mendapatkan dana talangan dari pemerintah. Jumlahnya mencapai Rp 4 triliun tahun ini.

Direktur Utama PTPN III, Muhammad Abdul Ghani mengatakan, dana ini akan untuk operasional perusahaan mulai dari replanting hingga memperbaiki pabrik yang rusak. Karena memiliki utang besar, perusahaan bakal membayar cicilan dana talangan ini mulai 2028.

"Kami merencanakan bahwa dana pinjaman Rp 4 triliun pokoknya mulai 2028 dan dalam tiga tahun selesai. Tentu bunganya kami minta ke pemerintah 2-3 persen. Mulai diangsur 2028 pokok pinjaman," kata dia di Komisi VI DPR RI, Rabu (7/7).

Rinciannya pada 2028 akan dibayar Rp 1,32 triliun, pada 2029 Rp 884 miliar, dan pada 2030 Rp 1,79 triliun. Jadi, total tenor pengembalian dana talangan ini 10 tahun.

Abdul Ghani mengatakan, dalam waktu 10 tahun ke depan, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari dana talangan ini sebab pendapatan diprediksi bisa meningkat.

"Pendapatan 10 tahun ke depan bisa meningkat, kami sudah program. Maka PTPN pada 2030 ini bisa memberikan 17 persen, sudah mendekati rata-rata industri," ujar dia.

Seorang petani melakukan penyadapan getah karet di Perkebunan PTPN VIII Panglejar, Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (3/7/2019). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Abdul Ghani mengatakan, ada enam pos yang dibuat yang bakal dibiayai dari dana talangan. Pertama, untuk replanting tanaman 4.484 senilai Rp 413 miliar.

Kedua, pemupukan. Kata Abdul Ghani, salah satu hal yang menyebabkan kinerja PTPN selama lima tahun terakhir belum bangkit karena memang tidak melakukan pemupukan 100 persen, rata rata hanya 60 persen.

"Padahal secara agronomi, 100 persen pupuk diberikan, maka return-nya 2 kali lipat," ujar dia.

Kata dia, total pupuk yang dibutuhkan PTPN sebanyak Rp 2,3 triliun. Tapi, perusahaan akan gunakan Rp 965 miliar dari dana talangan dan sisanya pakai kas sendiri.

Ketiga, dana talangan akan digunakan untuk infrastruktur jalan untuk angkut hasil kelapa sawit karena mensyaratkan jalan yang kuat untuk angkut 7-8 ton. Persoalannya, kata dia, panen raya itu berbarengan dengan musim hujan, jadi jalan banyak yang harus diperbaiki dan pengerasan jalan.

"Jadi Rp 652 miliar kami gunakan untuk perbaikan jalan," ujarnya.

Keempat, PTPN akan gunakan Rp 208 miliar untuk modal kerja membeli Tandan Buah Segar (TBS). Menurut dia, dengan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 3 juta ton setahun cukup untuk TBS 2,2 juta ton dan sisanya akan berasal dari TBS rakyat.

Kelima, PTPN akan alokasikan Rp 607 miliar untuk modal kerja pembelian tebu rakyat. Dia mengatakan, nantinya perusahaan akan membeli lebih mahal Rp 1.000 tahun ini.

Abdul Ghani mengatakan tebu dan sawit menjadi dua komoditas utama yang akan diperluas lahannya dibandingkan teh, kopi, dan kakao. Saat ini, luas lahan tebu holding PN 60 ribu hektare yang akan diperluas 70-80 ribu hektare, lalu lahan dari Perum Perhutani seluas 60-70 ribu hektare. Jadi ada 130-140 ribu hektare lahan yang dikuasai jadi captive lahan PTPN.

"Lahan rakyat 116 ribu hektare, harapan kami bisa jadi 160 ribu hektare dengan totalnya nanti industri gula diperkuat jadi 300 ribu hektare, yaitu 140 ribu lahan sendiri, sisanya lahan rakyat. Dengan cara segitu, dikali 7 saja, bisa 2 juta hektare. Kapasitas pabrik kami bisa produksi 2 juta ton GKP. Kalau tercapai, konsumsi gula tercukup," ujar dia.

Keenam, akan digunakan Rp 1,16 triliun untuk penurunan losses pabrik produksi PTPN. Perbaikan losses pabrik ini akan mengurangi risiko downtime pabrik sehingga dapat konsisten menyerap hasil produksi petani.