Bamsoet: Indonesia Tak Boleh Alami Krisis dan Jadi Negara Bangkrut

Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pembukaan acara Sidang Tahunan MPR 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Indonesia tak boleh menjadi negara bangkrut layaknya negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Mengingat Indonesia adalah negara besar dengan potensi ekonomi yang tinggi.

"Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF," kata Bamsoet dalam Nota Keuangan 2024 di Gedung DPR RI, Rabu (16/8).

"Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal," tegas dia.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia diprediksi akan menduduki posisi sebagai negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia. Sehingga, Indonesia mampu menjadi katalisator upaya-upaya global.

Pada awal Juni lalu, Presiden Jokowi memang menyebut situasi dunia saat ini benar-benar sulit. Bahkan, jumlah pasien IMF tembus 96 negara.

Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku (kanan) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melambaikan tangan saat tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Jokowi mengungkapkan, dirinya sempat bertemu dengan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, membahas kegentingan dunia.

Saat di Jepang Hiroshima, di G7 saya bertemu dengan Managing Director IMF beliau sampaikan yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara, 96 negara," kata Jokowi dalam Rakornas Wasin, Rabu (14/6).

"Mungkin 1-2 minggu kemarin kita baca di Eropa pun secara teknikal sudah masuk resesi. Informasi yang jelek-jelek seperti itu," imbuhnya.

Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya untuk membelanjakan dana APBN dan APBD dengan produktif. Supaya keuangan negara bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi.

Jokowi juga meminta lembaga pengawasan seperti BPKP untuk bekerja dengan baik dalam mengawasi belanja pemerintah.

"Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak," ujar Jokowi.