Bamsoet: Tabungan Perumahan Penting, Masyarakat Perlu Disosialisasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo melambaikan tangan saat tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, tabungan perumahan (Tapera) manfaatnya untuk jangka panjang. Dia menilai masyarakat perlu disosialisasi.

Meski begitu menurutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat perlu dikaji ulang, karena daya beli masyarakat yang turun akan makin terbebani dengan iuran sebesar 2,5 persen dari upah.

"Jadi sekali lagi pertama sosialiasi yang lebih masif, agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian kedua, dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Jadi sebaiknya dikaji kembali," kata Bamsoet kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/5).

Kantor BP Tapera di Jl. Falatehan, Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Foto: Akbar Maulana/kumparan

PP 21/2024 mengatur gaji karyawan akan dipotong 3 persen untuk iuran Tapera, di mana iuran bagi pekerja akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera mulai 2027 nanti. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri seperti freelancer ditanggung sendiri.

"Jadi jika dipotong itu akan mengurangi kebutuhan riilnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek," kata Bamsoet.

Bamsoet juga mengatakan tabungan perumahan penting sebagai salah satu upaya mengentas backlog rumah di Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2023, backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.

"Sekali lagi agar tidak menimbulkan pro-kontra kalau memungkinkan masih bisa di-hold dalam beberapa lama sambil disosialisasikan lebih masif itu jauh lebih baik. Kan intinya tidak merugikan mereka, uangnya untuk cuma dipotong saja lebih awal," pungkasnya.