Banggar DPR dan BPK Ikut Beri Masukan Soal Kenaikan Tarif STNK cs

Warga mengurus perpanjangan STNK. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan detil mengenai asal usul diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB hingga 3 kali lipat.

Menurut Kemenkeu sebelum ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, rancangan aturan yang diajukan Kepolisian tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Banggar (Badan Anggaran) DPR juga memberikan masukan bahwa seharusnya tarif PNBP yang sudah berlaku (tahun) 2010 bisa direvisi. Kemudian termasuk potensi tarif yang belum dipungut untuk bisa dipungut lebih akuntabel," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani di Kantor Staf Kepresidenan Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/1).

Selain DPR, Askolani juga menyebut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini menemukan banyak kelemahan. Misalnya besaran tarif pemungutan yang dilakukan Kepolisian dinilai sudah kedaluwarsa.

"Kalau memungut tidak sesuai tarifnya itu juga jadi temuan BPK. Hal inilah akhirnya revisi tarif ini dilakukan dan kita juga tahu bahwa biaya BPKB itu lima tahun sekali diterbitkan," jelasnya.

Sementara itu, kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang terkesan terburu-buru dan sosialisasi yang belum maksimal membuat sebagian masyarakat resah. Kepala Divisi Humas Polri, Boy Rafli Amar menyatakan sosialisasi yang belum maksimal disebabkan karena banyaknya isu-isu besar yang menutup pemberitaan kenaikan biaya tersebut.

"Sebenarnya dari tahap awal sejumlah diskusi sudah dilakukan dengan melibatkan jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan sejumlah undangan, mungkin menyadari ini tidak terasa di masyarakat karena juga tertutup dengan isu-isu besar," sebut Boy.