Banggar DPR Ingatkan Risiko Kelas Menengah RI Menyusut Akibat Tekanan Ekonomi
·waktu baca 4 menit
PerbesarBadan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti tren penyusutan kelas menengah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat dan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada 2027.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan tekanan ekonomi yang terjadi belakangan ini turut berdampak pada kondisi kelas menengah. Menurut dia, perlambatan sektor industri dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal menjadi faktor yang mendorong sebagian masyarakat turun kelas dan beralih ke pekerjaan informal.
“Realisasi pertumbuhan sektor industri lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB, ditambah dengan tekanan ekonomi, membuat kelas menengah Indonesia menyusut. Mereka yang semula bekerja pada sektor formal, beralih ke informal,” kata Said dalam Rapat Banggar RI, Rabu (17/6).
Banggar mencatat pergeseran tersebut tercermin dalam data ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam rapat, proporsi pekerja formal cenderung menurun, sementara pekerja informal meningkat. Pada kuartal I 2026, pekerja formal tercatat sekitar 40,58 persen, sedangkan pekerja informal mencapai 59,42 persen.
Menurut Said, dominasi pekerja informal menunjukkan masih terbatasnya daya tampung lapangan kerja formal di tengah terus bertambahnya jumlah angkatan kerja. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena ekspansi industri belum berjalan optimal, bahkan sebagian pelaku usaha melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Karena itu, Banggar meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai program yang dapat menjaga kelompok kelas menengah agar tidak semakin tertekan. Harapan tersebut antara lain ditopang oleh prioritas pembangunan 2027 yang menempatkan sektor industri sebagai salah satu fokus utama guna meningkatkan serapan tenaga kerja formal.
Perhatian terhadap kelas menengah juga disampaikan anggota Banggar DPR RI Marwan Cik Asan. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyoroti penyusutan jumlah kelas menengah dalam pemaparan KEM-PPKF di rapat paripurna DPR.
Marwan menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai isu biasa karena kelas menengah merupakan penopang utama konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Selama dua dekade terakhir, konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 55 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“2018 ke 2025 ini kita sudah kehilangan 12 juta kelas menengah. Dan kita tahu pertumbuhan ekonomi kita ini 20 tahun terakhir ini selalu ditopang oleh konsumsi 55 persen lebih. Dan penopang konsumsi terbesar itu adalah kelas menengah,” ujar Marwan.
Ia menjelaskan, sekitar 81 persen konsumsi nasional berasal dari kelompok kelas menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah. Karena itu, menjaga daya beli kelompok tersebut dinilai menjadi syarat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Marwan mengingatkan bahwa ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,8 persen di 2027 akan sulit tercapai apabila kelas menengah terus mengalami tekanan.
“Kalau perhatian kita pada kelas menengah ini tidak diberikan atensi khusus maka mimpi pertumbuhan ekonomi ini pun akan sulit bisa kita capai. Karena mereka lah penggerak ekonomi kita,” katanya.
Ia juga menyinggung temuan Bank Dunia yang menunjukkan kemampuan ekonomi kelas menengah mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Marwan, proporsi masyarakat dengan pendapatan yang masuk kategori kelas menengah menyusut dibandingkan sebelumnya, sehingga pemerintah perlu memiliki strategi yang lebih jelas untuk menjaga kelompok tersebut.
Menanggapi pandangan tersebut, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyatakan pemerintah sependapat bahwa penguatan kelas menengah menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi ke depan.
“Kami setuju sekali dengan pendapat Bapak. Jadi memang yang diperlukan adalah memperbesar kue ekonomi. Melalui pertumbuhan kualitas (SDM), penciptaan lapangan kerja yang formal. Peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing,” ujar Ferry.
Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga ketahanan kelas menengah melalui berbagai insentif dan program, antara lain insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPN untuk rumah tertentu, relaksasi PPh final UMKM, serta penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program prioritas.