Banggar DPR Minta Pemerintah RI Dorong WTO, Sehatkan Perdagangan Internasional

Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis guna merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengeluarkan tarif impor baru terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Dia mendorong pemerintah mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil.

"Mengambil inisiatif melalui forum WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan," kata Said kepada wartawan, Jumat (4/4).

"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," tambah dia.

Apalagi, menurut Said, sebenarnya arah kebijakan yang ditempuh Trump merupakan kemunduran besar dari semangat perdagangan bebas yang selama ini dijunjung tinggi berbagai negara. Ia bahkan menyinggung kondisi era McKinley Tariff di abad ke-19, yang dikenal sebagai pemicu long depression global pada tahun 1873 hingga 1896.

"Padahal mereka [AS] harusnya bisa belajar atas McKinley Tariff di era Presiden William McKinley pada tahun 1843," ujar Ketua DPP PDIP itu.

"Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32%," tambah dia.

Selain itu, Said mengatakan di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil langkah langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu, seperti menjaga produk ekspor Indonesia di pasar internasional hingga memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor.

"Menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," ucapnya.

"Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa," tambah Said.

Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP

Said juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir. Kemudian,kemudian, memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar AS.

Tak hanya itu, menurut Said, pemerintah perlu menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

Kemudian, memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional. Said juga meminta pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha," tandas Said.

Adapun Trump telah mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar 10% pada semua impor ke AS dan bea yang lebih tinggi pada puluhan negara lainnya. Enam dari sembilan negara Asia Tenggara yang dicantumkan Trump dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, salah satunya adalah Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.

Selain Indonesia, Trump juga mengenakan tarif impor yang tinggi ke Negara Asean yakni China 34%, Thailand 36% hingga Vietnam 46%.

Sementara di antara sekutu dekat AS, Jepang terkena tarif 24%, Korea Selatan (Korsel) 25%, Taiwan 32%, dan Uni Eropa 20%. Sementara Inggris, Australia, Selandia Baru, Arab Saudi, dan sebagian besar negara Amerika Selatan dibebaskan dengan tarif minimal 10%.

Trump menyebut kebijakan ini sebagai 'Hari Pembebasan' atau 'Liberation Day' karena menurutnya banyak negara termasuk para sekutu AS curang terhadap negaranya, terutama dalam masalah perdagangan internasional.

Berdasarkan keterangan dari White House, ada dua alasan Trump memberikan sanksi ke Indonesia. AS menilai Indonesia tidak adil dalam mengenakan tarif impor etanol dari AS karena mematok harga tinggi sebesar 30%. Sementara AS hanya mengenakan impor 2,5 persen untuk produk yang sama, baik dari Indonesia atau negara lain.

"Tarif impor etanol AS ke Brasil (18 persen) dan Indonesia (30 persen), lebih tinggi dibandingkan yang masuk ke AS (2,5 persen)," tulis White House.

Pemerintah sudah mulai melakukan perhitungan dampak impor tarif 32 persen terhadap ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tarif resiprokal AS ini akan berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia.

Produk utama yang terdampak meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan laut seperti udang.