Banggar DPR Setujui Penggunaan SAL untuk Tutup Defisit APBN 2025
·waktu baca 4 menit
PerbesarBadan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 85,6 triliun untuk membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia, usai pembahasan laporan realisasi semester I APBN 2025 serta prognosis semester II APBN 2025.
Wakil Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wijanto, menyebut defisit APBN hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai Rp 662 triliun atau sekitar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memproyeksikan pembiayaan anggaran semester II sebesar Rp 378,4 triliun atau 61,4 persen dari target tahun ini. Salah satu sumber pembiayaan utama adalah SAL yang akan digunakan secara strategis.
"Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662,0 triliun. Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah, belanja prioritas, dan pembiayaan defisit," kata Wihadi dalam rapat kerja, Kamis (3/7).
APBN 2025 sendiri dipandang sebagai instrumen vital untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah menempatkan APBN sebagai alat utama dalam meredam tekanan eksternal, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung program-program prioritas nasional, mulai dari makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan perumahan rakyat.
Pada semester I 2025, pendapatan negara tercatat Rp 1.201,8 triliun atau sekitar 40 persen dari target APBN, turun 9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp 978,3 triliun atau 39,3 persen dari target, terkontraksi 4,8 persen akibat perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang melemah.
Penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari 81,3 dolar AS per barel pada 2024 menjadi 70,05 dolar AS per barel hingga Mei 2025 turut memengaruhi kinerja pendapatan negara.
Sementara itu, belanja negara pada semester I tercatat Rp 1.406 triliun atau 38,8 persen dari pagu APBN, sedikit meningkat 0,6 persen dibanding tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.003,6 triliun, sedangkan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 470,5 triliun. Belanja non-K/L juga naik menjadi Rp 533 triliun, digunakan untuk subsidi energi, perlindungan sosial, dan transfer ke daerah yang mencapai Rp 402,5 triliun.
Untuk semester II, pendapatan negara diproyeksikan naik menjadi Rp 1.663,7 triliun, sehingga outlook hingga akhir tahun ditargetkan mencapai Rp 2.865,5 triliun.
Di sisi lain, belanja negara diperkirakan melonjak menjadi Rp 2.121,5 triliun pada semester II, dengan total outlook Rp 3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN pada akhir 2025 diperkirakan melebar hingga Rp 662,0 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya penggunaan SAL secara hati-hati dan strategis.
"Kami berterima kasih atas persetujuan untuk penggunaan SAL di dalam mendanai defisit yang lebih besar. Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja," ujar Sri Mulyani.
Ia juga memastikan pemerintah akan terus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan melalui Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, serta Badan Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah tetap waspada menghadapi tantangan global yang masih berlanjut hingga akhir 2025, seperti ketegangan perdagangan dunia, gejolak pasar keuangan, hingga disrupsi rantai pasok.
“Jadi nanti tergantung dari defisitnya yang akan terjadi, tapi paling tidak sudah mendapat persetujuan (menggunakan SAL). Sehingga kita bisa punya pilihan nanti ya,” tegasnya.
Asumsi Makro Ekonomi Hingga Akhir 2025
Dalam laporan rapat tersebut, Banggar dan pemerintah juga menyetujui asumsi makro ekonomi hingga akhir 2025.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun akan berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen, dengan inflasi tetap terjaga di rentang 2,2 hingga 2,6 persen.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di level Rp 16.300 hingga Rp 16.800 per dolar AS, sejalan dengan ketidakpastian global dan tren kebijakan moneter negara maju. Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,8 hingga 7,3 persen.
Sementara itu, lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 593 hingga 597 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi diperkirakan di level 976 hingga 980 ribu barel setara minyak per hari. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan stabil di kisaran USD 68 hingga USD 82 per barel.