Banggar DPR Soroti Upaya Bank Indonesia Jaga Nilai Tukar Rupiah
·waktu baca 3 menit
PerbesarBadan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti strategi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga nilai tukar rupiah yang dinilai lebih berfokus pada pengendalian gejolak ketimbang menjaga kesesuaian kurs dengan fundamental ekonomi.
Dalam rapat Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Defisit, dan Pembiayaan KEM-PPKF 2027 Rabu (17/6), Anggota Badan Anggaran DPR RI Dolfie Othniel Fredric, mengatakan pendekatan BI selama ini masih berorientasi pada pengendalian volatilitas nilai tukar. Menurutnya, pola tersebut berpotensi membuat rupiah terus mengalami depresiasi dalam jangka panjang.
“Kalau plus minus 5 persen berlangsung selama 5 tahun, sudah 25 persen dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50 persen (depresiasi). Kalau kita bandingkan nilai tukar rupiah kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak plus minus 5 persen,” kata Dolfie.
Dolfie menyebut kebijakan moneter seharusnya diarahkan untuk menjaga agar nilai tukar rupiah selaras dengan fundamental ekonomi nasional, bukan sekadar mengelola fluktuasi pasar.
“Jadi ini perlu dibuat kebijakan bahwa BI itu menjalankan kebijakan moneter dan bauran kebijakan moneter itu, bagaimana caranya agar nilai tukar rupiah itu selaras dengan nilai fundamental ekonominya. Bukan lagi mengendalikan gejolaknya,” ungkap Dolfie.
BI Bantah Hanya Kendalikan Gejolak Rupiah
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan bank sentral tetap berpegang pada fundamental ekonomi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Nilai tukar yang kami jaga adalah berdasarkan fundamentalnya. Fundamentalnya itu didasari atas bagaimana perkembangan neraca pembayaran kita. Jadi di situ ada current account, ada yang namanya financial account, ada perbedaan inflasi dengan negara-negara mitra dan juga ada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita,” kata Aida.
Menurutnya, nilai tukar fundamental tersebut kemudian dipadukan dengan berbagai asumsi makroekonomi dalam penyusunan proyeksi BI.
“Jadi itulah yang mendasari bagaimana kami melakukan nilai tukar fundamental,” terang Aida.
Aida menambahkan BI tetap memberikan ruang pergerakan nilai tukar sesuai sistem kurs mengambang terkendali (managed float), sambil menjalankan berbagai instrumen stabilisasi seperti intervensi pasar valas, pengaturan suku bunga, penguatan instrumen SRBI, hingga pendalaman pasar keuangan.
“Sekali lagi kami menyampaikan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar tersebut,” kata Aida.
Danantara Diminta Masuk dalam Skenario Pertumbuhan Ekonomi
Selain soal nilai tukar, Dolfie menyoroti belum tercantumnya kontribusi BPI Danantara dalam skema investasi yang menjadi penopang target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen-6,5 persen pada 2027.
Menurutnya, keberadaan Danantara yang mengelola dana investasi dalam jumlah besar semestinya tercermin dalam strategi pertumbuhan ekonomi pemerintah.
“Dimanakah BPI Danantara kontribusinya? Harus dicantumkan Pak. Kan Danantara ini melakukan investasi. Berkontribusi enggak terhadap pertumbuhan ekonomi?” kata Dolfie.
Ia mengusulkan agar peran Danantara setidaknya dimasukkan dalam bentuk arah kebijakan, apabila besaran kontribusinya belum dapat dihitung secara rinci.
Menanggapi usulan tersebut, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, mengatakan kontribusi Danantara sebenarnya sudah masuk dalam perhitungan investasi, meski belum disebut secara eksplisit dalam paparan.
“Betul sekali Pak Dolfie. Tetapi yang ditampilkan itu sebenarnya adalah kontributor investasi, bukan pembiayaan investasi Pak,” kata Ferry.
Ia menjelaskan sumber investasi dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi berasal dari pemerintah, BUMN termasuk Danantara, serta sektor swasta.
“Dan memang di situ ada kontribusi dari Danantara karena kontributor investasi ini dapat dari pemerintah, kemudian dari BUMN Danantara, dan juga dari swasta,” ujar Ferry.
Ferry menuturkan pemerintah juga telah menyiapkan batas bawah dan batas atas perhitungan kontribusi investasi yang berasal dari Danantara dalam skenario ekonomi 2027.