Banggar Setujui RAPBN Pertama Prabowo-Gibran
·waktu baca 2 menit
PerbesarBadan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) pertama presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Ketua Banggar, Said Abdullah sambil mengetok palu, Selasa (17/9).
Sebelumnya, Said menjelaskan pendapatan negara di 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,12 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.
Kemudian, belanja negara di 2025 dipatok sebesar Rp 3.621,31 triliun. Secara rinci, belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-kementerian dan lembaga Rp 1.606,78 triliun. Selanjutnya, Transfer ke Daerah (TKD) ditargetkan sebesar Rp 919,87 triliun.
"Keseimbangan primer Rp 633,31 triliun, defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB," ungkap Said.
Tak hanya itu, Banggar juga menyetujui sasaran indikator 2025. Berikut rinciannya:
Tingkat kemiskinan di 7 hingga 8 persen
Tingkat kemiskinan ekstrem 0
Ratio gini 0,379-0,382
Tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0
Indeks Modal Manusia 0,56
Nilai tukar petani 115-120
Nilai tukar nelayan 105-108
Said mengatakan, postur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan sustainable. Sejalan dengan pertumbuhan APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.
"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Bukan Indonesia Cemas 2045," pungkasnya.