Banggar soal Antrean Elpiji 3 Kg: Perbaikan Kebijakan Perlu Diimbangi Komunikasi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: x@MH_SaidAbdullah

Ketua Banggar DPR RI Said menanggapi munculnya isu kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram usai Kementerian ESDM mewajibkan semua pengecer gas elpiji atau LPG 3 kilogram mendaftar sebagai pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari.

Said menjelaskan pada APBN 2025, DPR dan pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp. 87,6 triliun, lebih tinggi dari tahun pagu tahun 2024 sebesar Rp. 85,6 triliun. Sehingga pasokan aman.

"Volume subsidi LPG 3 Kg tahun 2025 sebesar 8,17 juta ton. Anggaran untuk penyediaan volume LPG tersebut untuk menjamin pelaksanaan subsidi. Jika LPG 3 Kg tidak disubsidi oleh negara, maka harganya mencapai Rp. 42.750. Pada tahun 2025 Banggar DPR menyepakati usulan pemerintah untuk mensubsidi Rp. 30.000 per tabung," kata Said kepada wartawan, Senin (3/2).

"Sehingga harga dasar LPG 3 Kg menjadi Rp. 12.750 dan ditambah dengan ongkos transportasinya, di masing masing daerah bisa berbeda, itulah yang membentuk harga akhir," tambah dia.

Said mengatakan LPG 3 Kg adalah barang subsidi yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin, akan tetapi diperdagangkan secara terbuka. Banggar DPR mencermati evaluasi penyaluran subsidi LPG 3 Kg yang disampaikan oleh pemerintah.

Untuk itu, Said memberikan saran untuk mengatasi kelangkaan elpiji yang membuat masyarakat mengantre panjang untuk membeli di beberapa daerah. Dia ingin komunikasi kepada masyarakat disampaikan dengan baik.

"Perbaikan kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 Kg yang tengah diupayakan oleh pemerintah hendaknya diimbangi dengan komunikasi publik yang baik, agar hal ini tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung," kata dia.

Terkait rencana pemerintah dan PT Pertamina membuat pengecer sebagai pangkalan penjualan resmi, menurut Said langkah ini untuk mengontrol penjualan LPG 3 Kg agar subsidi tepat sasaran. Namun, ia berpandangan sebaiknya kebijakan itu dilakukan bertahap.

"Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan data yang akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli," tutur dia.

"Hendaknya program tersebut di atas dapat dijalankan secara bertahap, tidak dijalankan dengan serta merta. Bisa dimulai dari daerah-daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan di atas," tambah Said.

Warga antre membeli gas elpiji subsidi tiga kilogram di salah satu pangkalan gas di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Foto: Arif Firmansyah/ANTARA FOTO

Politikus PDIP itu menambahkan Banggar DPR meminta pemerintah dan pertamina juga perlu memastikan jaminan subsidi LPG 3 terhadap rumah tangga miskin, lansia, dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap terjangkau mereka, dengan menyiapkan tim darurat, agar jangan sampai mereka berlarut larut tidak mendapatkan LPG 3 Kg.

Said juga meminta pengepul elpiji 3 Kg segera ditindak.

"Untuk memastikan pelaksanaan subsidi LPG tepat sasaran, tidak di timbun dan tidak di oplos, hendaknya Forkominda, terutama kepala daerah dan aparat kepolisian hendaknya segera melakukan operasi pasar wilayahnya masing masing. Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun dan pengoplos LPG 3 kg. Karena tindakan ini mengancam kecukupan volume subsidi LPG 3 Kg untuk rakyat," tandas Said.