Bangun 2.500 Km Pipa Air di DKI, PT ABJ Dapat Kredit Sindikasi Rp 8,87 Triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat penandatangan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Jakarta, Senin (20/2). Foto: Alfadillah/kumparan

PT Air Bersih Jakarta (ABJ) menandatangani Perjanjian fasilitas Sindikasi Kredit dengan lembaga perbankan senilai Rp 8,87 triliun untuk proyek pembangunan penyediaan air bersih DKI Jakarta. CEO Moya Indonesia Holding, Mohamad Selim, mengatakan pendanaan tersebut untuk pembangunan fase pertama.

Moya merupakan salah satu eksekutor dari proyek pembangunan ini yang menaungi PT ABJ. Selim mengungkapkan pendanaan proyek fase pertama ini akan dialokasikan untuk pembangunan 2.500 kilometer pipa dan membangun 350 ribu sambungan rumah.

“Untuk 2 tahun pertama, yaitu membangun 2.500 km pipa dan juga akan membangun sebanyak 350 ribu sambungan rumah, luar biasa pada tahun pertama,” kata Selim saat ditemui usai penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Jakarta, Senin (20/2).

Pekerja Perumda Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya menggali tanah untuk jaringan pipa air bersih di lingkungan RW 01, Kamal Muara, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Proyek fase pertama ini akan dimulai pada April mendatang dan ditargetkan rampung pada 2025. Selim menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan 4 proyek sekaligus, yakni hilir Jatiluhur, Hilir Kariyan, proyek WTP Buaran 3, dan hilir Buaran 3.

Pendanaan ini, sebut Selim, akan dilakukan secara bertahap dengan total jangka waktu 5 tahun dengan total pinjaman Rp 26 triliun. Secara keseluruhan, total sambungan rumah yang akan dibangun hingga lima tahun ke depan sebanyak 1,9 juta rumah.

“Rp 8.874 triliun ini untuk pinjaman tahap satu. Belum semua. Nanti kalau semua jadi Rp 26 triliun. Total sambungan 1,9 juta rumah. Tahap pertama 350 ribu, setelah itu ada lagi sampai 5 tahun. 1 juta sambungan ini dalam kurun waktu 5 tahun,” kata Selim.

Warga memikul wadah berisi air yang diambil dari aliran Sungai Banjir Kanal Barat untuk kebutuhan sehari-hari, di Jakarta, Senin (9/1/2023). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa proyek ini sebagai langkah pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Terlebih saat ini permukaan tanah Jakarta yang turun 18 cm per tahun.

"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta. Permukaan tanah turun 18 cm per tahun karena over extraction ground water. Pemerintah DKI ndak bisa apa-apa, ndak bisa melarang. Kecuali bisa menyuplai air bersih Jakarta," kata Basuki di lokasi yang sama.

Basuki menyebut pembangunan saluran air di Jakarta ini juga sebagai upaya pemerintah yang berencana menghentikan penggunaan air tanah pada 2030.