Bangun Pengolahan Air Limbah Jakarta, RI Pinjam Rp 5,6 T ke Jepang

29 Oktober 2019 12:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
PD PAL JAYA Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
PD PAL JAYA Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Untuk mengatasi persoalan sanitasi dan air limbah, Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan jaringan perpipaan zona 1 mulai tahun depan.
ADVERTISEMENT
Adapun dalam pembangunan IPAL zona 1, nilai investasinya mencapai Rp 9,87 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 7,7 triliun di antaranya merupakan dana Kementerian PUPR dan Rp 2,17 triliun sisanya dari Pemprov DKI Jakarta.
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PUPR, Prasetyo menyampaikan, pihaknya menarik pinjaman ke Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 5,6 triliun untuk mendanai proyek itu.
"Sekitar Rp 5,6 triliun (dari JICA). Yang DKI didanai APBD, yang nasional dari Jepang," ucapnya dalam acara Workshop Penanganan Air Limbah Jakarta di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).
Limbah tinja di IPLT Cengkareng Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Rencananya, IPAL zona 1 akan dibangun di kawasan Pluit, Jakarta Utara di atas lahan seluas 3,9 hektare dengan kapasitas 240 ribu meter kubik per hari untuk melayani 220 ribu sambungan rumah atau 989 ribu jiwa.
ADVERTISEMENT
Cakupan layanan dari IPAL zona 1 ini akan meliputi 41 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan di DKI Jakarta, yaitu Menteng, Tanah Abang, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan, dan Penjaringan.
"Konstruksi mulai 2020, lelangnya kita akan lelang dini. Kemungkinan November-Desember 2019 kita akan lelang," imbuh Sekretaris Ditjen Kementerian PUPR, T Iskandar‎.
Setelah pembangunan zona 1, Kementerian PUPR kemudian akan membantu Pemprov DKI Jakarta untuk membangun IPAL zona 6 pada tahun 2023 di kawasan Duri Kosambi dengan kapasitas 282 ribu meter kubik per hari.
Untuk zona 6, biaya investasi pembangunannya mencapai Rp 4,6 triliun yang berasal dari bantuan luar negeri sebesar Rp 3,75 triliun, sementara Rp 850 miliar sisanya berasal dari APBD Pemprov DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
"‎Kita baru mulai negosiasi (zona 6). Harapannya kita mulai tahun depan perencanaannya, tahun 2023 kemungkinan mulai fisiknya," katanya.