Bangun Proyek Tak Ditunjang Pemda, Jokowi Terlalu Ambisius Garap Infrastuktur?

3 Februari 2024 12:42 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9/2023). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9/2023). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut banyak proyek yang dibangun pemerintah kurang memperhatikan kajian risiko. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi tidak mampu diikuti pembangunan infrastruktur penunjang oleh pemerintah daerah (pemda) karena anggaran APBD terbatas.
ADVERTISEMENT
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) tidak membantah, bahwa banyak kendala di pemerintah daerah termasuk keterbatasan anggaran. Lantas apakah Jokowi terlalu ambisi dan tergesa-gesa bangun infrastruktur?
Pakar infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan bila dalam konteks ingin mempercepat investasi masuk, maka percepatan pembangunan infrastruktur menjadi hal utama.
"Cuma yang jadi masalah pendekatannya kalau infrastruktur kalau tidak berbau ekonomi, berbau bisnis, itu lambat. Karena pendekatan kita pendekatan birokrasi. 'Entar dulu lah dicantumkan dulu (proyeknya) di dalam anggaran APBD daerah. Kalau duitnya ada, duitnya cukup," kata Yayat kepada kumparan, Jumat (3/2).
"Banyak kasus misal pelabuhan penyerangan dibangun, pelabuhannya jadi, jalannya enggak ada. Ditanya ini jalannya tanggung jawab siapa, tanggung jawab daerah, ternyata anggarannya enggak cukup," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Menurut Yayat, pemerintah perlu memetakan kawasan-kawasan strategis untuk pembangunan infrastuktur, sehingga fasilitas yang sudah dibangun tersebut akan memberikan manfaat kepada area sekitarnya.
Dia mencontohkan proyek jalan tol di Jabodetabek yang sukses karena didukung dengan kawasan industri dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut memiliki daya beli.
"Tapi beda dengan wilayah Sumatera, jalan tol dibangun dan orang enggak terbiasa, apalagi kalau kantor masih terbatas. Harapannya di Sumatera kalau sudah dibangun jalan tol menghidupkan dengan pengembangan kawasan, kawasan industri pariwisata, perkebunan," kata Yayat.
"Jangan sampai, contoh jalan tol yang dibangun antara Manado sama Bitung, Jasa Marga bangun tahu-tahu rugi. Ruginya ke mana, Bitungnya enggak dibangun industrinya," sambung dia.
Padahal, sambungnya, pemerintah sudah merencanakan kawasan industri tapi kawasan itu tidak terbangun. Dia menilai persoalannya salah satunya adalah komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proyek pemerintah pusat tersebut.
ADVERTISEMENT
Jadi Pakai APBN Garap Proyek Daerah
Sementara, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmadijaja, mengatakan kendala bagi pemerintah daerah salah satunya adalah anggaran. Maka dari itu, pembangunan tersebut harus ditalangi dari anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres).
"Bukan pemda kurang siap, artinya di pemda banyak kendala terutama pembiayaan. Makannya sekarang pembiayaan ada terobosan dengan Inpres itu kita bantu," kata Endra saat ditemui di kantornya, Jumat (2/1).
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) meninjau proyek Tol IKN di Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Melalui Inpres Jalan Daerah, Presiden Jokowi akan melanjutkan perbaikan jalan-jalan di daerah pada 2024 ini. Perbaikan jalan daerah sudah dimulai pada tahun 2023 melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dengan anggaran Rp 14,6 triliun.
ADVERTISEMENT
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, anggaran perbaikan jalan daerah untuk tahun 2024 lebih besar dibanding 2023, yakni Rp 15 triliun.
Selain jalan daerah, Jokowi juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) air bersih dan sanitasi. Anggaran dari pemerintah pusat yang diusulkan Kementerian PUPR sebesar Rp 16,6 triliun untuk menyambung sanitasi air bersih ke rumah-rumah warga di 389 kabupaten/kota.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres air bersih dan sanitasi ini dikeluarkan pemerintah pusat karena pemerintah daerah dianggap lamban menyelesaikan tanggung jawabnya.
"Sanitasi terutama sanitasi yang baru diresmikan kemarin di Palembang, Jambi, Makassar, Pekanbaru, ada empat, itu sambungan rumah tangganya oleh pemerintah daerah. Ini karena lambat, kita pakai intervensi dengan Inpres," kata Basuki saat ditemui setelah acara Konstruksi Indonesia di Jiexpo, Jumat (3/11/2023) malam.
ADVERTISEMENT