Banjir Kritik yang Berujung Kimia Farma Batal Jualan Vaksin Corona

Petugas kesehatan memberikan vaksin corona kepada seorang siswa saat vaksinasi corona anak usia 12-17 tahun di SMA Negeri 20 Jakarta Pusat, Kamis (1/7). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Keputusan pemerintah menjual Vaksin Gotong Royong melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk secara berbayar ke masyarakat dibanjiri kritikan. BUMN Farmasi itu pun batal atau menunda sementara rencana tersebut dari jadwal semula, Senin (12/7).

Usai menuai kontroversi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat suara. Keduanya blak-blakan mengenai hal ini. Berikut kumparan rangkum, Selasa (13/7).

DPR Kritik Keras Vaksin Corona Dijual

Banjir kritikan datang dari berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota DPR RI berbagai fraksi. Misalnya Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, dari PKS. Dia heran dengan aturan baru tersebut karena sebelumnya vaksin corona bisa didapatkan gratis untuk masyarakat umum. Kalau berbayar, yang menanggung para pengusaha untuk seluruh karyawannya.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini,” katanya, Senin (13/7).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, juga sependapat dengan Mufidayati. Dia mengingatkan harus adanya pengaturan yang jelas terkait rencana program vaksin berbayar di Kimia Farma. Ini mencegah biar kebijakan tersebut tidak dijadikan ladang bisnis di kemudian hari.

"Memang pemerintah harus menjamin peredaran vaksin berbayar ini agar tetap aman, terjaga kualitasnya, dan dilaksanakan di faskes, dan tidak menjadi ladang bisnis, prinsip membantu menuju percepatan mencapai herd immunity," kata Herman.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, bahkan meminta rencana tersebut dibatalkan. Ia menyayangkan program tersebut muncul tanpa ada pembahasan terlebih dahulu dengan DPR.

Ketua harian YLKI, Tulus Abadi. Foto: Dok. Nesia Qurrota A'yuni

YLKI dan Buruh Tolak Vaksinasi Dikomersialisasi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak adanya vaksin berbayar Kimia Farma. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, merasa kabar adanya vaksin gotong royong individu ini menyeruak begitu saja.

Tulus mengungkapkan vaksin berbayar itu tidak etis dalam kondisi saat ini, sehingga kebijakan tersebut harus ditolak.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," kata Tulus melalui pesan yang diterima kumparan, Senin (12/7).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut bersuara soal vaksin berbayar Kimia Farma. Presiden KSPI, Said Iqbal, menuding ada upaya komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu.

"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

Menteri BUMN Erick Thohir mengecek ketersediaan ivermectin di tiga Apotek Kimia Farma di Jakarta, Senin (5/7). Foto: Dok Kementerian BUMN

Kimia Farma Masih Butuh Sosialisasi

Derasnya kritik atas rencana tersebut, Kimia Farma pun langsung menundanya kemarin. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro, mengatakan belum ada kepastian terkait berapa lama program vaksinasi menggunakan vaksin Sinopharm itu ditunda.

Ganti Winarno menyatakan bahwa penundaan itu diambil dalam rangka untuk memperpanjang masa sosialisasi program. Langkah ini dilatarbelakangi tingginya animo dan pertanyaan atas rencana garapan terbaru BUMN Farmasi.

"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," jelas Ganti Winarno, Senin (12/7).

Menkes dan Erick Thohir Buka Suara

Secara terpisah, dua menteri ini buka suara mengenai rencana vaksin corona yang tadinya akan dijual. Menurut Budi Gunadi Sadikin, vaksin gotong royong individu merupakan salah satu opsi bagi masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksinasi.

"Apakah masyarakat bisa ambil atau enggak, prinsipnya pemerintah buka luas bagi masyarakat yang ingin ambil vaksin gotong royong, baik perusahaan atau individu," kata Budi Gunadi Sadikin, Senin (12/7).

Kata dia, alasan pemerintah memperluas akses vaksin dengan memperbolehkan vaksin dijual kepada individu atau perusahaan, karena banyak pengusaha yang sudah melakukan kegiatan namun belum dapat akses vaksin gotong royong dari Kadin.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Vaksinasi Gotong Royong--baik bagi badan usaha maupun individu--sesuai kebijakan vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia juga menyatakan seluruh pendanaan Vaksinasi Gotong Royong - baik untuk badan usaha maupun individu - tidak pernah menggunakan APBN.

“Pengadaan vaksin yang digunakan di Vaksinasi Gotong Royong serta pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya vaksinasi Gotong Royong Individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP,” ujarnya, Senin (12/7) malam.