Bank Dunia Beberkan Tantangan RI Jadi Negara Maju

Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank). Foto: Reuters

Bank Dunia atau World Bank menyebut terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika mau menjadi negara maju di 2045. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengungkapkan salah satu tantangan terberat yang harus dilewati Indonesia adalah berakhirnya booming komoditas dan prospek kenaikan suku bunga global yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Kahkonen menilai kondisi tersebut dapat membatasi ruang gerak kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Dalam konteks ini, tantangan bagi Indonesia adalah membangun pondasi ekonomi makro yang kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan inklusif," kata Kahkonen dalam Indonesia Economic Prospects, Rabu (13/12).

Untuk itu, Kahkonen memberikan tiga paket reformasi utama yang perlu didorong agar bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Pertama, reformasi yang ditujukan untuk mengatasi hambatan struktural yang menghambat efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan produktivitas.

"Dalam empat tahun terakhir memang Indonesia telah berupaya melakukan reformasi besar, salah satunya melalui omnibus law untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), omnibus law sektor keuangan, dan omnibus law sektor kesehatan," ungkap Kahkonen.

Dia menilai, semua omnibus law dan undang-undang tersebut merupakan langkah maju yang signifikan. Namun, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, pemerintah harus memastikan implementasi penuh dan cepat, juga melengkapinya dengan reformasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

“Hal ini termasuk mengatasi hambatan perdagangan yang masih ada dan hambatan investasi yang masih ada,” ujar Kahkonen.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen Foto: Dok. KLHK

Kedua, reformasi struktural yang dapat meningkatkan ruang kebijakan makro. Menurutnya, kebijakan fiskal di Indonesia telah berhasil membantu menahan guncangan melalui perluasan jaring pengaman sosial, serta program-program bantuan, dan subsidi yang tepat sasaran.

Reformasi terakhir, terkait perubahan iklim. Kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai dapat juga membantu mengatasi perubahan iklim.

“Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk membangun Indonesia menyaring ekspor yang penting dan memastikan Indonesia memiliki akses ke teknologi terbaik yang tersedia dari seluruh dunia. Tindakan-tindakan ini tidak hanya baik untuk iklim, tetapi akan meningkatkan pertumbuhan Indonesia dalam jangka panjang,” tutur Kahkonen.