Bank Dunia Puji Indonesia Masuk Daftar Aksesi OECD

Logo Bank Dunia. Foto: REUTERS/Johannes P. Christo

Bank Dunia atau World Bank memuji Indonesia karena berhasil masuk daftar aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) sebagai negara yang sedang berproses menjadi anggota tetap. Hal itu diungkapkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia menjelaskan Bank Dunia memiliki kepentingan untuk mendengarkan reformasi struktural yang dilakukan Indonesia, serta perkembangan dan hambatan perdagangan internasional.

Dia juga baru saja melakukan pertemuan dengan Vice President EAP (East Asia and Pacific) World Bank Group Manuela Ferro pada Kamis (16/5).

"Mereka mengapresiasi dan memberi selamat Indonesia masuk aksesi OECD," kata Airlangga kepada awak media di kantornya, Jumat (17/5).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantornya, Jumat (17/5). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Ketua Umum Golkar ini menjelaskan pemerintah sedang melakukan perbandingan dengan negara Asia lainnya. Misalnya Vietnam dan Thailand.

"Kita sedang melakukan benchmarking dengan negara lain termasuk Vietnam dan Thailand terutama tentang pembukaan akses pasar internasional," ungkapnya.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan untuk diterima sebagai anggota OECD, proses yang ditempuh Indonesia cukup banyak. Berkaca dari negara-negara yang sudah menjadi anggota, mereka membutuhkan waktu rata-rata 2 sampai 3 tahun untuk menjadi anggota. Bahkan, Brasil membutuhkan waktu sampai 5 tahun untuk bisa menjadi anggota OECD.

"Beberapa yang sudah dilakukan beberapa negara aksesi itu, Kosta Rika butuh 6 tahun, Kolombia 7 tahun, Chile 3 tahun. Kita harus belajar dari Chile bagaimana mereka bisa jadi anggota lebih cepat. Sesudah aksesi ini proses selanjutnya adalah Indonesia membuat memorandum," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).

Ia menjelaskan memorandum terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh Steering Committee OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, persaingan sehat, consumer policy, digital economy hingga technology policy.

"Untuk itu kami harapkan Presiden kita akan bentuk PMO (Project Management Office) di bawah Kantor Kemenko. Itu akan ada beberapa kementerian untuk kawal proses aksesi Indonesia untuk menjadi negara bagian dari OECD," tuturnya.

Untuk membuat memorandum, Indonesia diberi waktu 250-280 hari. Airlangga menargetkan Indonesia bisa diterima jadi anggota dalam jangka waktu 3 sampai 4 tahun.

"Ini makan waktu 3 sampai 4 tahun. Tidak ada satu negara yang satu tahun diterima. Yang lain contoh seperti di CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), Inggris butuh waktu lebih dari dua tahun," ujar Airlangga.