Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Berisiko Hanya Tumbuh 4,6%, Kemenkeu Buka Suara

22 Juni 2022 19:37
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (1/5). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (1/5). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,1 persen dan 5,3 persen di 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai berisiko terkena imbas ketidakpastian global, sehingga bisa hanya tumbuh 4,6 persen di 2022.
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, proyeksi tersebut masih menguat jika dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi di 2021 yang sebesar 3,7 persen. Menurutnya, proyeksi Bank Dunia tersebut juga masih sejalan dengan perkiraan pemerintah.
“Proyeksi ini masih sejalan dengan rentang outlook pertumbuhan ekonomi Pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa resiliensi Indonesia masih terjaga di tengah peningkatan risiko global”, ujar Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6).
Febrio menjelaskan, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, dan pemburukan kondisi perekonomian global. Setelah mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga kuartal I 2022 yang sebesar 5,01 persen, meski sempat mengalami gelombang Omicron.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Nathan Kacaribu di DPR RI, Senin (13/6). Foto: Galang/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Nathan Kacaribu di DPR RI, Senin (13/6). Foto: Galang/kumparan
Meskipun demikian, Bank Dunia menyampaikan bahwa antisipasi diperlukan jika kondisi global memburuk seperti tercermin dalam laporan Juni 2022, di mana pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi hanya 2,9 persen di tahun 2022.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Hal tersebut sebagai akibat eskalasi berbagai risiko, seperti inflasi yang tinggi yang memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara saat ini. Selain itu, kekhawatiran meningkat atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia.
Inflasi Indonesia di tahun 2022 diprediksi oleh Bank Dunia akan mencapai 3,6 persen. “Proyeksi ini masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia dan asumsi makro dalam APBN sebesar 2 persen– 4 persen berkat bauran kebijakan yang baik. Rasio defisit APBN terhadap PDB Indonesia pun diproyeksi secara lebih optimistis oleh Bank Dunia di tingkat 3,7 persen (postur APBN 2022 baru: 4,5 persen) mencerminkan optimisme konsolidasi fiskal yang lebih baik," lanjut Febrio.
Dia melanjutkan, langkah konsolidasi fiskal dinilai tepat dengan mempertimbangkan pemulihan yang semakin kuat, selain memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2020. Defisit APBN secara gradual berhasil diturunkan dan diproyeksikan kembali ke level 3 persen PDB pada tahun 2023.
ADVERTISEMENT
Bank Dunia mendukung berbagai reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah, seperti UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Untuk itu, Bank Dunia mengidentifikasi beberapa area reformasi struktural yang dapat dipertimbangkan atau dipercepat, antara lain menciptakan ruang fiskal yang lebih besar melalui perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan subsidi yang lebih baik, perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung UMKM, mengurangi kebijakan pembatasan perdagangan, transisi hijau, serta pendalaman dan inklusi sektor keuangan.
“Pemerintah mengapresiasi Bank Dunia yang menilai reformasi kebijakan struktural yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan dan mengurangi ketergantungan pada stimulus ekonomi makro jangka pendek. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah”, tutup Febrio.