Bank Dunia: Utang Bisa Jadi Hambatan Ekonomi RI untuk Pulih
PerbesarBank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar nol persen. Bahkan dalam skenario terburuknya bisa terkontraksi atau minus 2 persen.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, menyadari bahwa kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk penanganan COVID-19. Sementara penerimaan negara diproyeksi sulit mencapai target.
Akibat hal tersebut, pembiayaan utang demi menutup defisit APBN pun dilakukan pemerintah. Namun Frederico menuturkan, pemerintah harus dapat mengelola utang tersebut secara baik. Karena jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan Indonesia untuk pulih.
"Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makroekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu akan hambat jalan menuju pemulihan," ujarnya dalam konferensi pers Bank Dunia secara virtual, Kamis (16/7).
Bank Dunia memberikan dua poin penting untuk menstabilkan kurva utang pemerintah. Pertama, melakukan subsidi energi secara tepat sasaran.
"Subsidi di sini dilihat belum tepat sasaran, seperti LPG dan lainnya. Ini bisa dialokasikan ulang, jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," katanya.
Kedua adalah melakukan reformasi perpajakan. Peningkatan rasio pajak dinilai bisa memperkuat pemulihan ekonomi domestik.
Dia melanjutkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada sektor digital.
"Kemudian, kita bisa tingkatkan pajak cukai untuk produk tembakau, plastik, dan produk berpemanis tinggi lainnya karena ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan," jelasnya.
Bank Dunia memproyeksi ekonomi Indonesia akan kembali pulih di tahun depan. Perekonomian diprediksi mencapai 4,8 persen.
Dalam Perpres 72 Tahun 2020, pendapatan negara tahun ini ditargetkan Rp 1.699,1 triliun, belanja negara Rp 2.738,4 triliun. Sehingga defisit APBN 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun atau setara dengan 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menetapkan pembiayaan utang mencapai Rp 1.645,3 triliun. Ada penambahan utang Rp 903,46 triliun dari awal APBN 2020 saat defisit ditargetkan 1,76 persen dari PDB.