Bank Indonesia Akui Aturan DHE Belum Efektif Tambah Cadangan Devisa RI

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Bank Indonesia (BI) mengakui bahwa kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa (cadev) Indonesia. Padahal, tingkat kepatuhan eksportir terhadap aturan tersebut disebut sudah sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, kebijakan wajib menempatkan DHE sumber daya alam (SDA) di rekening khusus dalam negeri telah dijalankan dengan baik oleh para eksportir sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

"Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan atau memenuhi PP itu sangat tinggi, 95 persen. Artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima masuk ke reksus penempatan DHE SDA," ujar Destry ketika konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (22/10).

Meski demikian, Destry mengakui kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan cadangan devisa negara. Sebab, valas hasil ekspor yang masuk ke sistem perbankan domestik sebagian besar langsung digunakan untuk kebutuhan transaksi di pasar keuangan.

"Dari penggunaannya memang untuk konversi itu mayoritas, ada sekitar 78,2 persen. Jadi artinya dengan mereka konversi tentunya akan ada penambahan valas, dolar dalam hal ini di pasar valas kita," jelasnya.

Namun, peningkatan pasokan valuta asing di pasar domestik tidak serta merta menambah cadangan devisa BI.

“Yang jadi persoalan ialah penambahan likuiditas valas itu tidak serta merta meningkatkan cadangan devisa alias cadev di Indonesia, karena valas itu dipakai langsung di pasar valas domestik sebagai tambahan pasokan semata,” kata Destry.

Ia melanjutkan, dalam dua bulan terakhir kondisi cadangan devisa Indonesia justru tertekan oleh derasnya arus keluar dana (outflow) dari pasar keuangan. Selain itu, BI juga perlu menggunakan sebagian cadangan devisanya untuk kebutuhan intervensi pasar dan pembayaran dividen repatriasi perusahaan asing.