Bank Indonesia Diminta Buka Data Merchant Pengguna QRIS ke Industri Fintech
PerbesarIndonesia Fintech Society (IFSoc) terus mendorong peran fintech pendanaan untuk menjadi solusi keuangan bagi sektor produktif salah satunya UMKM. Ketua Streering Commitee IFSoc Mirza Adityaswara mengatakan, kehadiran fintech tidak dapat dipungkiri menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini tidak bisa mengakses pembiayaan perbankan konvensional karena terkendala kredit scoring.
Meski demikian, Mirza mengatakan peran fintech untuk menyalurkan pendanaan bagi UMKM juga tetap membutuhkan dukungan dari sektor keuangan konvensional termasuk dari Bank Indonesia (BI). Salah satu yang diminta IFSoc adalah adanya pertukaran data antara Bank Indonesia dengan fintech. Khususnya data merchant-merchant pengguna QRIS.
“Kita juga lihat bahwa BI sudah berhasil menjalankan QRIS. Sudah ada 6 juta merchant yang menggunakan QRIS. Banyak sekali data yang diperoleh BI dari QRIS tersebut. Kami berharap data tersebut juga bisa diakses oleh teman-teman perbankan dan fintech sehingga menjadi sumber informasi yang berharga untuk mendorong penetrasi fintech di UMKM,” ujar Mirza dalam Press Briefing IFSoc: Optimalisasi Peran Fintech dalam Pendanaan UMKM, Rabu (21/4).
Adapun merchant pengguna QRIS ini juga kebanyakan merupakan UMKM. Menurut Mirza, data tersebut bisa dimanfaatkan oleh industri fintech untuk mendapatkan alternatif kredit scoring. Sebab, jika UMKM menggunakan QRIS, artinya history transaksi terekam dengan baik.
Sehingga meskipun UMKM tersebut baru menjalankan usaha dalam skala kecil bahkan mikro sekalipun, namun dengan menggunakan QRIS, mereka memiliki basis jejak digital yang bisa dipertimbangkan oleh fintech.
“Jadi fintech diharapkan bisa melengkapi penetrasi sistem perbankan dan fintech bisa masuk ke UMKM,” ujarnya.
Tidak hanya meminta BI untuk berbagi basis data transaksi UMKM di QRIS, Mirza juga merekomendasikan kepada pemerintah agar menggandeng fintech dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diketahui selama ini KUR disalurkan oleh perbankan konvensional. Namun perlu diingat bahwa besaran KUR yang bisa disalurkan bank memiliki batas minimal dan maksimal.
Artinya bank juga tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan nilai yang terlalu kecil. Menurut Mirza, peluang tersebut bisa dilakukan oleh fintech. Dengan adanya kolaborasi tersebut tentunya akan semakin banyak UMKM yang bisa mendapatkan pendanaan.
“Kita lihat bahwa pemerintah membantu UMKM dengan KUR yang saat ini dilakukan oleh bank. Tentu ada baiknya mulai dikaji apakah bisa pendanaan dilewatkan melalui fintech lending,” ujarnya.
Di sisi lain pemerintah juga memiliki program penjaminan kredit lewat Askrindo dan Jamkrindo. Mirza juga mengusulkan bahwa penjaminan serupa juga bisa diterapkan pada fintech.
Namun secara bersamaan, Mirza juga mendorong industri fintech untuk terus berbenah diri. Apabila ingin ada kolaborasi dengan pemerintah dan BI maka fintech juga harus semakin prudent dan memastikan keamanan proteksi data nasabah.
“Kolaborasi ini sangat perlu dan sangat penting dan agar segera dipercepat,” tutupnya.