Bank Indonesia Siap Koordinasi dengan Prabowo Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

16 Oktober 2024 18:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (18/9/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (18/9/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Bank Indonesia (BI) menyambut baik dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Bank Indonesia independen, tapi selama ini dalam kepemimpinan saya memperkuat koordinasi kebijakan antara bank sentral dengan pemerintah sama-sama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kewenangan masing-masing," kata Perry dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Rabu (16/10).
Perry mengungkapkan, selama ini BI berkoordinasi dengan pemerintah seperti kebijakan moneter dan fiskal. Menurutnya, kebijakan moneter dan fiskal tidak hanya dalam penyusunan makro, ekonomi, dan APBN, tapi juga dalam bagaimana menyusun rencana pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN.
"Bagaimana koordinasi menjaga pasar keuangan, seperti itu, bahkan kebijakan fiskal moneter kalau Bank Indonesia memberikan likuiditas pada sektor-sektor yang prioritas," kata Perry.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
"Pemerintah memberikan insentif fiskal pada sektor-sektor prioritas contohnya perumahan, pemerintah memberikan insentif fiskal dan Bank Indonesia memberikan insentif likuiditas KLM, satu, moneter fiskal," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, BI juga melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal pengendalian inflasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Selanjutnya, dalam digitalisasi termasuk elektronifikasi transaksi pemda dan elektronifikasi penyaluran bansos," kata Perry.
"Selain itu, tentu saja koordinasi mendorong kebijakan reformasi struktural termasuk di situ pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, tentu saja pada waktunya berbagai koordinasi itu bersama-sama akan disampaikan kepada masyarakat," tuturnya.