Bansos Disetop Besok, Bapanas Pastikan Tak Ada Unsur Politis

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (2/2). Foto: Hedi/kumparan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengumumkan akan menyetop sementara bantuan pangan beras mulai 8 Februari hingga 14 Februari 2024. Arief bilang, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dia menegaskan disetopnya bansos mulai besok menjadi bukti tidak ada politisasi bantuan pangan beras. Sebelumnya isu bansos merebak karena Presiden Jokowi jor-joran memberikannya ke berbagai daerah yang dinilai sebagai 'bantuan' untuk mendongkrak pencalonan pasangan Prabowo-Gibran.

“Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan, dan menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

Alasan lain penyetopan sementara bantuan pangan beras sebanyak 10 kg untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini lantaran mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi bagi-bagi bansos di Kepulauan Aru, Maluku, 15 September 2022. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

“Tanggal 8 sampai Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11 sampai 13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” imbuh Arief.

Penyaluran bantuan pangan beras ini akan kembali dilakukan usai Pemilu berakhir pada 15 Februari 2024.

Hal ini juga telah diinstruksikan kepada Perum Bulog sebagai perusahaan pelat merah penyalur bantuan pangan beras, melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto.

“Untuk menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu, mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota,” tulis surat Bapanas yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Bapanas I Gusti Ketut Astawa pada Selasa (6/2).