Bansos Rp 496,8 T di Tahun Politik Disorot, Nilainya Beda Tipis Saat COVID-19
·waktu baca 4 menit
PerbesarPresiden Jokowi menggelontorkan Rp 496,8 triliun untuk belanja perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun 2024. Tingginya anggaran di tengah Pilpres tersebut disorot, sebab anaknya, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Berdasarkan catatan kumparan, anggaran bansos tersebut melonjak 12,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau Rp 53,3 triliun dari realisasi anggaran pada 2023 senilai Rp 443,5 triliun.
Bahkan, anggaran bansos di 2024 itu hampir setara dengan anggaran bansos saat COVID-19 menghantam Indonesia di 2020. Adapun, realisasi anggaran perlinsos saat krisis COVID-19 tembus Rp 498 triliun.
Sementara pada 2021, anggaran perlinsos turun seiring dengan meredanya COVID-19. Saat itu, realisasi anggaran turun 6 persen menjadi Rp 468,2 triliun. Kemudian, pada 2022 realisasi anggaran bansos kembali turun sebesar 1,6 persen menjadi Rp 460,6 triliun.
Tahun 2024 Ada Anggaran BLT Rp 11,25 Triliun
Pada akhir Januari 2024 Presiden Jokowi mendadak memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 11,25 triliun. Bantuan itu diberikan dalam rangka mitigasi risiko pangan.
Proses penyaluran BLT dilakukan langsung pada Februari 2024 bertepatan dengan pesta demokrasi RI. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, artinya total BLT yang diterima KPM di Februari sebesar Rp 600 ribu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengaku belum tahu anggaran BLT itu akan diambil dari pos mana. Dia mengaku, Kemenkeu masih sibuk mengutak-atik anggaran, mencari pos yang bisa direalokasi.
"Tentunya kita akan carikan (pos mana yang bisa direalokasi) dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel," kata Febrio di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (29/1).
Febrio mengungkapkan, APBN bersifat fleksibel untuk merespons ketidakpastian. Apalagi untuk menjadi bantalan sosial masyarakat yang disebabkan oleh gejolak global maupun domestik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah memutuskan memberikan BLT kepada 18 juta KPM. Bantuan itu diberikan pada awal Februari tahun ini.
"Pemerintah sudah memutuskan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada 18 juta penduduk dan itu akan disiapkan akhir bulan ini (Januari) atau awal bulan depan yang terdiri dari Rp 200 ribu per bulan dan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan akan front loading di bulan Februari,” kata Airlangga.
Jokowi Bantah Ada Politisasi Bansos
Presiden Jokowi buka suara soal polemik bansos di tahun politik. Adapun pemerintah menggelontorkan Rp 11,25 triliun anggaran untuk bansos dan akan disalurkan pada bulan ini.
Hal itu tentu menjadi sorotan karena masyarakat mengaitkan dengan keberpihakan Jokowi kepada salah satu paslon. Jokowi saat ini disebut condong mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembagian bansos disebut akan menguntungkan Prabowo-Gibran.
Merespons hal itu, Jokowi menegaskan pembagian bansos khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang saat ini gencar dibagikan pemerintah, sudah dilakukan sejak September 2023.
"Oh sudah dari dulu. Ini, kan, sudah dari September," kata Jokowi usia hadiri Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi getol membagikan bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak El Nino. Kali ini, Jokowi akan menyalurkan BLT untuk bulan Januari-Maret yang akan dibayarkan di bulan ini.
"Ya, itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia," ungkapnya.
Menurut Jokowi, pembagian BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat di bawah.
"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," jelasnya.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, yang artinya total yang akan diterima di bulan ini sebesar Rp 600 ribu.
Jokowi menegaskan, BLT senilai Rp 11,25 triliun itu sudah melewati mekanisme persetujuan di DPR.
"Iya, itu semuanya sekali lagi itu, kan, sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," ujarnya.