Banyak Jalan Rusak di RI, Pengamat: Proyek Sasaran Korupsi

Pengendara melintasi jalan rusak di Desa Suka Damai, Kec Pangkalan Lampan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (23/5/2023). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih menjadi sasaran praktik korupsi. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab banyak jalan rusak di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 14,6 triliun untuk perbaikan jalan daerah tahap pertama yang rencananya akan dimulai Juli 2023. Hal ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Total alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yaitu sebesar Rp 32,79 triliun.

"Masalahnya dengan dana terbatas, perencanaan pembangunan jalan tidak terencana dengan baik, dan APBN/APBD tergerus oleh korupsi karena setiap tahun jalan hancur dan harus diperbaiki," kata Agus kepada kumparan.

Kondisi ini juga berimbas pada BUMN Karya yang babak belur karena harus menggarap proyek jalan mangkrak. Perusahaan BUMN harus mengakuisisi proyek jalan mangkrak. Contohnya apa yang dilakukan Waskita Karya mengakuisisi 12 ruas tol yang mangkrak sepanjang 2014 sampai 2017. Salah satu contoh yang Waskita akuisisi, Tol Cimanggis-Cibitung (25,4 km), mangkrak 9 tahun dan diakuisisi Waskita di Juli 2015.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan

Agus mengatakan saat ini yang masih jadi salah satu persoalan adalah pembagian tugas perawatan dan pembangunan jalan di Indonesia ada di wewenang pemerintah daerah.

"Pembangunan infrastruktur khususnya jalan oleh pemerintah masih dianggap proyek bukan program yang menjadi salah satu sumber korupsi, maka hancur lah pengelolaan dan pembangunan jalan di Indonesia. Kita lihat bagaimana BUMN Karya dengan model PKBU hancur dan terlilit utang jumbo," kata dia.

Melihat kondisi tersebut, Agus mengimbau agar pemerintah daerah dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan sesuai dengan standar yang dibuat oleh Kementerian PUPR, serta memastikan tidak ada korupsi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, dia mengimbau pemerintah memastikan pembangunan jalan tol atau jalan lintas provinsi dapat sekaligus menumbuhkan perekonomian.

"Tanpa jaringan jalan atau kereta api atau pelabuhan atau bandara yang dibuat secara terencana, bukan secara proyek asal untuk cari pos yang bisa dikorupsi, jangan harap Indonesia akan maju bersaing dengan negara-negara lain yang infrastrukturnya lengkap terkoneksi dan baik," pungkas dia.

Jalan Rusak, Anggaran Terbatas untuk Penanganan COVID

Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan alasan banyaknya jalan rusak di daerah karena alokasi anggaran yang minim ketika terjadi pandemi COVID-19 lalu.

"Keseluruhan kemarin itu negara terimanya (pendapatan negara) sedikit karena ekonomi enggak jalan. Dan anggaran yang sedikit itu dilimpahkan ke (penanganan) COVID-19," kata Hedy saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (24/5).

Hedy mengatakan, PUPR memang tahun ini sudah merencanakan perbaikan jalan daerah karena persoalan anggaran yang minim karena di tahun sebelumnya anggaran diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Perbaikan jalan ini tak hanya di Lampung, kawasan yang viral karena jalannya yang rusak parah dan sudah dikunjungi langsung Presiden Jokowi.

"Seluruh Indonesia. Sebelum kejadian ini (Lampung) sudah ada rencana. Makannya kita langsung ada anggarannya kan padahal anggaran tidak bisa ujug-ujug ada. Kita pahami ini makannya kita keluarkan Inpres jalan daerah, sudah keluar sejak Februari. Presiden sudah antisipasi itu," tegas dia.

PUPR mencatat, kemantapan jalan nasional saat ini 92 persen, jalan provinsi 72 persen, dan jalan nasional hanya 60 persen. Hedy mengatakan, dengan adanya Inpres 3/2023 ini diharapkan terjadi keseimbangan kelayakan jalan.

"Kan jomplang. Jalan Kabupaten cuma 60 persen. Kita ingin seimbang. Bukan kelebihan duit (untuk anggaran perbaikan jalan daerah, cuma menyeimbangkan agar kerusakan jalan tak ekstrem di satu kewenangan. Kebijakan anggaran kita evaluasi juga," pungkas dia.