Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.92.0
Banyak Kementerian Minta Tambah Anggaran, Kemenkeu Masih Telaah
11 Desember 2024 20:38 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan beban APBN untuk kementerian/lembaga (K/L) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, berpotensi mengalami peningkatan pada tahun 2025.
ADVERTISEMENT
Proyeksi ini disebabkan adanya sejumlah usulan tambahan anggaran dari berbagai K/L terkait badan baru dan peningkatan jumlah wakil menteri.
Namun, untuk tahun 2024, Kemenkeu memastikan tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan karena sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran yang relatif pendek.
"Untuk 2024, alhamdulillah karena rentangnya sudah menjelang akhir tahun tidak terlalu panjang maka praktis tidak ada tambahan. K/L-K/L bisa mengoptimalkan dari anggaran mereka yang ada," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12).
Isa menjelaskan Kementerian Keuangan sudah menerima pengajuan tambahan anggaran sudah mulai diterima dari sejumlah K/L untuk APBN 2025. Nantinya beberapa usulan kenaikan anggaran dari sejumlah kementerian dan lembaga akan dibahas oleh Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Prabowo.
“Tentu akan ada tambahan untuk 2025. Ini kita sedang menerima banyak usulan dari K/L-K/L, sedang ditelaah. Tapi proses penambahan anggaran K/L itu sendiri akan kita lakukan secara formal di tahun 2025 sendiri," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, usulan tambahan anggaran paling besar diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, yakni sebesar Rp 3 triliun.
Sementara usulan kenaikan terkecil diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hanya meminta tambahan anggaran Rp 64,2 miliar. Total usulan anggaran Kemenko Perekonomian untuk tahun 2025 pun naik menjadi Rp 523,9 miliar.
Lima kementerian lain mengajukan tambahan anggaran di kisaran ratusan miliar rupiah, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Rp 505,9 miliar), Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Rp 653,7 miliar), dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Rp 360,3 miliar).