Banyak Pengembang Properti Nakal, PUPR Terima Aduan Promosi Palsu

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, Fitrah Nur. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Kementerian PUPR banyak menerima aduan masyarakat terkait promosi palsu penjualan rumah. Hal ini diungkap Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, Fitrah Nur.

Fitrah mengungkap, permasalahan umum yang sering ditemui dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) adalah permasalahan penipuan dalam promosi, di mana fasilitas yang ditawarkan pengembang ketika promosi berbeda dengan yang dibangun.

"Pemasarannya supaya laku jorjoran mengatakan semuanya ada, a,b,c,d, tapi setelah mulai proses pembangunan pembelian, penghunian, ternyata tak semua a sampai d itu ada. Ini yang sering jadi masalah," kata Fitrah saat ditemui pasca Sosialisasi Peraturan Kepemilikan Hunian Untuk Orang Asing di Grand Sheraton, Jakarta, Kamis (3/8).

"Kasus di Indramayu, rumah subsidi, di pamflet tertera ada lapangan voli, lapangan bulu tangkis, ada musala, setelah 3 tahun konsumen bersurat ke kita ternyata ada cidera janji," lanjutnya.

Parahnya, ketika PUPR mengecek di lokasi menemui Dinas setempat, Dinas tersebut bahkan tidak tahu lokasi proyek properti dibangun. Dia mengungkap ada kelemahan pemerintah daerah dalam pengawasan pembangunan properti, apalagi properti yang dibangun tersebut adalah rumah subsidi.

Fitrah menambahkan dalam regulasi yang berlaku, telah diatur pemasaran yang dilakukan oleh pengembang properti harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Sementara pengawasannya menjadi wewenang pemerintah daerah. "Kami tidak bisa langsung masuk ke konsumen. Jadi pemda kerjanya apa," tegasnya.

"Mestinya pemerintah daerah harus peduli supaya jangan merugikan masyarakatnya," pungkasnya.