Banyak Rumah Subsidi Rusak, Menteri PKP Blacklist Pengembang Nakal

Suasana rumah yang kondisinya tidak terawat di perumahan subsidi Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/6/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mencoret pengembang rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang membangun rumah tidak sesuai kriteria.

“Kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya, karena jelas merugikan rakyat,” jelas menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam Rapat Kerja Komisi V bersama mitra kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Kamis (13/2).

Ara menjelaskan, Presiden Prabowo berpesan agar rumah subsidi harus tetap dibangun dengan kualitas yang sesuai kriteria. Selama ini Kementerian PKP menemukan banyak rumah subsidi yang tidak sesuai kriteria dan tidak layak.

“Cukup banyak temuan rumah subsidi itu ada rusak, ada yang banjir padahal baru dibangun, kami sudah meninjau ke lapangan dari waktu berapa hari ini, kami sudah minta dilakukan audit pagi ini suratnya sudah kami kirimkan (ke BPK),” ujarnya.

Terkait anggaran, Kementerian PKP mendapat rekonstruksi dari APBN yang defisiensi yakni Rp 1.613.296.058.000 menjadi Rp 3.462.002.214.000 setelah rekonstruksi. Nantinya, anggaran ini juga akan digunakan dalam mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami juga sudah turun mengecek program BSPS, kami sepakat dengan Komisi V ini program padat karya dan kami juga ingin mulai tahun ini kita bagi 3, perdesaan 40 persen, pesisir 30 persen, dan perkotaan 30 persen,” terangnya.

Terkait pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depan, Ara juga mengungkap akan membangun rumah dengan target yang tepat sasaran. Untuk itu Ia juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal ini agar ada data MBR menggunakan satu data. Ara menjelaskan perlunya data yang jelas karena kriteria MBR di setiap daerah berbeda-beda.

“Dalam rapat kabinet itu diputuskan dari presiden, data itu satu dari BPS, presiden itu betul-betul pesan harus tepat sasaran, jadi kami sudah minta kepada BPS dan Bappenas yang pertama daftar MBR itu by name by address,” ungkapnya.