Bapanas Gelontorkan Rp 9 Triliun untuk Lanjutkan Bansos Beras

Warga membawa beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dan bantuan sembako dari Presiden di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan pangan atau bansos beras yang berakhir pada Juni 2024 akan dilanjutkan. Anggaran yang disiapkan senilai Rp 9 triliun yang akan digelontorkan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, keputusan itu sudah ditetapkan Presiden Jokowi. Bansos beras akan disalurkan secara berkala pada Agustus, Oktober dan Desember 2024.

“Banpang (bantuan pangan) itu diputus rapat internal dengan Presiden bulan 8, 10, 12. Kuota 10 kg 1 bulan untuk 22 juta KPM. (Anggarannya) sekitar Rp 9 triliun,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Jumat (7/6).

Adapun alasan pemerintah tidak menggelontorkan bansos beras untuk 12 bulan penuh pada tahun ini lantaran melihat ruang kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tahun lalu kan penuh 12 bulan. Karena Pak Presiden selalu menyampaikan akan melihat postur APBN. Jadi kalau Bu Sri Mulyani bilang lakukan 3 bulan, ya kita lakukan 3 bulan,” jelas Arief.

Presiden Jokowi (tengah) berbincang dengan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi (kiri) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten, Senin (8/12/2024). Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO

“Kita juga lihat fiskal, kita gak hanya untuk pemenuhan banpang, tapi lihat kegiatan lain yang penting juga jangan sampai tertinggal. Itu keputusannya dalam rapat kabinet,” terang Arief.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menuturkan tengah mengusahakan agar bantuan pangan beras ini dilanjutkan sampai Desember 2024. Meskipun Jokowi masih melihat ruang APBN yang tersedia.

Adapun, program ini telah dilanggengkan sejak awal 2023 lalu, dan sempat dihentikan pada 8-14 Februari 2024. Penghentian sementara bansos beras itu untuk masa tenang Pemilu.