Bapanas Ungkap Alasan Penerima Bansos Beras 2025 Turun Jadi 16 Juta Keluarga

Warga mengantre saat pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sadakeling, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/5). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap alasan turunnya jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dari 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2024 menjadi 16 juta (KPM) pada 2025. Terlebih bansos beras ini juga dimasukkan ke dalam bagian dari paket stimulus ekonomi untuk penyeimbang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penyesuaian jumlah Penyaluran Bantuan Pangan (PBP) menjadi 16 juta karena terdapat beberapa justifikasi. Faktor pertama, karena adanya penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,68 juta pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang, dibanding Maret 2023. Selain itu, angka tersebut juga menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Arief mengatakan agar program ini lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta sebagaimana data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Menurut dia, dari itu ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Meski ada pengurangan jumlah KPM, namun Arief memastikan sebanyak 16 juta penerima bansos tersebut adalah untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan beras medium berkualitas premium.

"Jangan lupa, Januari dan Februari nanti, pemerintah bersama Perum Bulog akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras ke 16 juta masyarakat yang berpendapatan rendah. Beras dari Bulog ini medium, tapi kualitasnya premium. Jadi ini memang salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (29/12).

Di samping itu, lanjut Arief, pemerintah juga juga akan melaksanakan program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan, dengan kuota 150 ribu ton setiap bulannya pada Januari dan Februari 2025.

Selain itu, Arief juga kembali menegaskan, beras premium tidak masuk dalam deretan barang yang dikenai PPN 12 persen pada 2025. Sementara, jenis beras yang dikenai PPN 12 persen adalah beras khusus yang diimpor ke dalam negeri.

"Jadi beras medium dan premium tidak dikenakan PPN. Beras yang kena PPN itu, beras khusus yang diimpor, misalnya untuk kebutuhan hotel atau restoran. Tentunya Bapak Presiden Prabowo itu berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sekarang ini kita lagi sama-sama dorong produksi beras dalam negeri," ujar Arief.

"Adapun pada paparan Kementerian Keuangan sebelumnya, tercantum beras premium termasuk kena PPN, itu maksudnya lebih ke beras khusus yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Tapi terhadap beras khusus dari lokasi tertentu di Indonesia, misalnya seperti beras aromatik produksi lokal, itu juga tidak kena PPN. Hal ini supaya kita dapat terus menjaga margin yang baik bagi petani lokal kita," tambahnya.

Kualifikasi beras telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023. Dalam beleid disebutkan beras umum terdiri dari atas beras premium dan medium yang ditentukan berdasarkan perbedaan derajat sosoh dan butir patah.

Sehingga, Bapanas telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar pemberlakuan PPN 12 persen hanya untuk beras khusus tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 dalam Bab I pada Perbadan 2 Tahun 2023.

"Beras premium itu banyak diminati masyarakat kita secara luas. Persebarannya pun merata di semua lini pasar. Jadi ini yang diperhatikan pemerintah, sehingga tidak termasuk barang mewah dan tidak dikenakan PPN seperti yang ada sebelum ini," tutup Arief.