Bappebti Beberkan Tantangan Bentuk Bursa Komoditi Sawit di RI

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko di acara Bappebti Outlook 2023, Kantor Bappebti, Rabu (4/1/2023). Foto: Dok. Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebutkan masuknya CPO masuk bursa komoditi dipenuhi tantangan. Ia mengaku, jalannya tidak semulus yang direncanakan Bappepti dan ada beberapa tantangan untuk mewujudkan visi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko ditugaskan Kementerian Perdagangan untuk komoditi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) masuk bursa pada Juni 2023.

“Ada beberapa permasalahan, pertama Uni Eropa sekarang mengeluarkan regulasi deforestasi, termasuk terhadap produk CPO kita. Kami akan berupaya mencari jalan supaya jangan sampai nanti masuk bursa, tapi nanti ekspor CPO kita malah turun, malah mengganggu ekspor kita,” kata Didid di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

Tantangan lainnya, ungkap Didid, adalah masuknya CPO ke bursa berpotensi akan dikenai pajak Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan ini akan semakin menggerus minat pelaku usaha minyak sawit untuk memasukkan CPO ke bursa.

“Kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari (Dirjen) Pajak, (masuknya CPO ke bursa) itu ada penyerahan (Barang Kena Pajak/BKP), kalau ada penyerahan BKP akan kena PPN. Kami jelaskan itu kan masuk ekspor, oleh Dirjen Pajak dijawab nah itu nanti silakan di restitusi. Nah Bappebti yakin tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa walaupun di restitusi,” kata Didid.

Karena tantangan ini, Bappebti masih memikirkan opsi terbaik memasukkan CPO ke bursa. Alternatif pertama adalah bursa ini hanya untuk melakukan pencatatan, pasarnya tidak bertemu, sehingga akan dibuat harga rata-rata seperti pada bursa Rotterdam. Didid menyebut, cara ini adalah alternatif yang paling mudah dilakukan.

“Alternatif kedua adalah yang masuk ke bursa hanya sebagian CPO-nya saja, misalnya kita ambil dari data 2022, ekspor CPO 26 juta ton, itu tidak semuanya masuk bursa tapi katakanlah 10 persen saja yang akan jadi price discovery (tawar menawar) dan price reference yang akan dijadikan harga patokan, pungutan ke luar pajak dan sebagainya,” papar Didid.

Opsi terakhir adalah memasukkan semua CPO ke bursa seutuhnya. Namun, Didid mengaku diskusi opsi terbaik masih berjalan. Didid mengaku menentukan opsi ini merupakan salah satu bagian tersulit

“Kami tidak ingin melanggar aturan pajak, tapi di satu sisi kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha karena arahnya kan sama-sama mendapat keuntungan,” jelasnya.

Meski demikian, Didid tidak menampik kemungkinan bursa CPO tetap terwujud sesuai target pada bulan Juni. Ia menargetkan pada minggu pertama April, Bappebti dapat mengambil keputusan opsi mana yang sebaiknya diambil agar Permendag dapat segera dirancang.

“Saya belum lempar handuk lah ya, sementara on the track sampai Juni, saya pikir ada jalan tol tapi ternyata belum dibangun jalannya, kami masih berusaha effort,” pungkasnya.