Bappenas & Kementerian ESDM Masih Bahas Anggaran Bagi-bagi Rice Cooker Gratis

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kediaman KSP Moeldoko, Jakarta, Minggu (12/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka suara soal belum merestui program bagi-bagi rice cooker gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Itu menyangkut soal pengalokasian anggaran. Kalau itu (program rice cooker gratis) memang sedari awal di pagu indikatifnya sudah dimasukkan, ya, bisa dibicarakan. Sekarang kan masih ada secara pagu indikatif," kata Suharso kepada awak media di DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6).

Suharso tidak menampik program bagi-bagi rice cooker gratis masih bisa berjalan. Namun, pembahasan soal alokasi anggaran program tersebut masih berjalan.

"Kan sekarang sudah di pagu alokasi. Di alokasinya mungkin ditolak dan nanti dibicarakan di DPR setelah Presiden Jokowi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), kita bicara di pagu anggaran. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya, masih bisa (program rice cooker gratis berjalan)," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan program clean cooking dengan membagikan rice cooker gratis belum dapat diimplementasikan tahun ini. Sebab, adapersyaratan lanjutan dari Bappenas yang belum terpenuhi.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik), Jisman P. Hutajulu, menyebutkan pemerintah merencanakan program clean cooking untuk 474.660 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi di tahun ini.

"Kami laporkan saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi karena Bappenas menginginkan surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bahwa Kementerian ESDM memiliki program clean cooking dalam tahun anggaran 2023," ujarnya saat rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (6/6).

Dia menuturkan, hampir 50 persen program clean cooking ditujukan untuk rumah tangga yang tersebar di Pulau Jawa, hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan kelebihan pasokan (over capacity) listrik PT PLN (Persero) pada sistem Jamali (Jawa Madura Bali).

Deretan rice cooker di toko perabor elektronik. Foto: Azami Adiputera/Shutterstock

"Namun provinsi lain di luar Pulau Jawa, kuota program clean cooking sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem tenaga listrik setempat. Kami sampaikan pula alokasi kuota Papua dan Papua Barat sudah akomodir pemekaran provinsi di Papua," lanjut dia.