Bappenas: Anggaran Peningkatan SDM Jadi yang Terbesar di APBN 2023, Rp 223 T

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa saat Penandatanganan MoU dengan Menteri Investasi di Jakarta, Jumat (1/4/2022). Foto: Humas BKPM

Pemerintah menganggarkan program prioritas untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 223 triliun di APBN 2023. Anggaran tersebut menjadi yang terbesar di tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Anggaran Rp 223 triliun, dialokasikan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meliputi pemberian bantuan sosial.

Tak hanya itu pemerataan pendidikan berkualitas, peningkatan akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi juga termasuk di dalamnya. "

Anggaran prioritas nasional ini memakan dana terbesar jika dibandingkan dengan lainnya,” jelas Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Kamis (21/4).

Lebih lanjut, Bappenas menyebut, penyusunan belanja K/L di tahun 2023 akan berfokus pada penuntasan infrastruktur dan konektivitas. Sehingga tidak ada proyek yang terlantar di tahun 2024.

"Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu 2024, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), serta dukungan terhadap major project utama di tahun 2023,” tambah Suharso.

Adapun lokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proposional dengan memperhatikan target pembangunan. Setidaknya, selain terkait SDM terdapat 7 prioritas nasional lainnya dalam APBN 2023.

Program nasional pertama senilai Rp 28,7 triliun dialokasikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua dengan dana Rp 39,2 triliun untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, senilai Rp 5,6 triliun. Lalu, kelima untuk memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keenam sejumlah Rp 11 triliun akan digunakan untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Terakhir digunakan untuk memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik senilai Rp 62 triliun, termasuk di dalamnya untuk pemilu Rp 19,5 triliun.

"Alokasi pendanaan prioritas nasional 2023 tersebut merupakan angka sementara, dan baru mencakup belanja K/L. Dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, alokasi pendanaan akan dimutakhirkan dan diintegrasikan dengan sumber pendanaan lainnya," tutup Suharso.

*****

Ikuti giveaway kumparanBISNIS dan dapatkan hadiah saldo digital total Rp 1,5 Juta, klik di sini. Kegiatan giveaway ini terbatas waktunya, ayo segera gabung!