Bappenas Jelaskan Skema Pendanaan IKN Nusantara, Andalkan APBN?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan secara bertahap. Adapun hari ini DPR RI baru saja mengesahkan RUU IKN menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-13.

"Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu aladdin, tapi dilakukan secara bertahap mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045," ujar Suharso dalam rapat pada Selasa (18/1).

Pemindahan secara bertahap ini, kata Suharso, bakal dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Skema pendanaan ibu kota baru dari pemerintah bakal disesuaikan dengan peraturan yang ada.

"Pembangunan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Adapun perkiraan dana pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun. Skema pembiayaan diutamakan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen), serta investasi swasta dan BUMN atau BUMD secara langsung sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.

Suharso menjelaskan, hal-hal secara teknis mengenai pembangunan nantinya bakal diatur dalam rencana umum pembangunan. Kemudian hal-hal teknis ini nantinya dirinci dalam rencana induk.

Terdapat delapan prinsip rencana induk pembangunan IKN yang diberi nama Nusantara ini. Mulai dari desain sesuai kondisi alam, prinsip kebhinekaan, keterhubungan hingga aktif dan mudah diakses.

Selain itu juga rendah emisi karbon, sirkular dan tangguh, serta aman dan terjangkau. Kemudian nyaman dan efisien dengan penggunaan teknologi, serta membuka peluang ekonomi.

"Pelaksanaan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal. Oleh karena itu kan menjadi salah satu perwujudan visi jangka panjang 2045," tutur Suharso.