Bappenas Klaim Investor IKN Sudah Lebih dari 100, Ada China hingga Eropa
PerbesarMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan perkembangan jumlah investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin meningkat hingga menembus lebih dari 100 antrean.
Suharso menjelaskan, jika rencana detail pengembangan IKN sudah rampung maka dengan sendirinya investor tertarik untuk menanam modal, terutama investor domestik yang sudah memahami alur investasi di Indonesia.
"Sekarang yang ngantre itu kalau domestik itu saya kira lebih ya 100-an, itu banyak dari teman-teman yang main di properti itu sudah banyak maupun yang besar, kecil, lokal. Kita sudah berikan kesempatan," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (24/8).
Dia melanjutkan, IKN juga sudah memikat banyak investor asing. Meski begitu, mereka perlu menunggu pertimbangan dari pemerintah, misal dari sisi keamanan bisnisnya. Sehingga pemerintah lebih mengutamakan investor dalam negeri.
"Kita tentu akan mendahulukan mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang dari domestik nasional yang muda dan paham betul. Nanti setelah itu baru dari mancanegara," tutur Suharso.
Suharso melanjutkan, dia tidak bisa mengungkapkan sudah berapa banyak investor asing yang masuk di proyek IKN Nusantara, karena pemerintah belum bisa memastikan kepastian masing-masing investor.
"Yang jelas peminatnya banyak dari luar. Apakah itu dari Emirat (Dubai), China, Jepang, Eropa, Amerika. Bahkan kemarin ada dari Australia, dari Malaysia, Singapura, Itu semua ada," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara setidaknya memerlukan biaya Rp 466 triliun dan akan selesai 15-20 tahun. Dari porsi tersebut sebesar 19-20 persen diambil dari dana APBN dan sisanya bisa melalui skema PPP, KPBU, investor dan instrumen lainnya di luar APBN.
Total anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara yang menggunakan instrumen APBN khusus untuk pembangunan wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahun 2022-2024 sebesar Rp 43 triliun.
Suharso menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ini alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke Kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, hingga BKPM, dengan total Rp 23,6 triliun.
"Alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang kita susun di mana 20 persen kita harapkan dapat diatasi oleh APBN dan sisanya antisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Suharso saat ditemui pasca Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).