Bappenas: RPJMN 2025-2029 Mulai Dibahas di DPR, Libatkan Tim Prabowo

Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, Jumat (17/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan progres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sudah dibahas di DPR.

Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, mengatakan pihaknya sedang menggodok 3 perencanaan secara bersamaan, yakni RPJP 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"Perjalanan baru 20 tahun ke depan, kemudian 5 tahun. Kita punya presiden baru, kita juga harus menyiapkan rencana 5 tahun dan 1 tahun depan, jadi ada 3 rencana yang akan disiapkan," katanya saat Forum Diskusi Transportasi MTI, Jumat (17/5).

Virgi mengatakan, untuk pembahasan RPJMN 2025-2029 sudah melalui diskusi panjang bersama berbagai pemangku kepentingan sejak tahun lalu. Dia berharap UU RPJMN terbaru bisa disahkan di masa sidang saat ini.

"Sekarang ini proses RPJMN sudah masuk DPR. Presiden sudah menyampaikan melalui Surpres-nya UU RPJMN kepada DPR, mudah-mudahan dalam masa sidang ini bisa ditetapkan," lanjutnya.

RPJMN tersebut, kata dia, masih dalam tahap pembahasan teknokratik karena tertunda pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan selanjutnya yakni rancangan awal, rancangan akhir, dan penetapan RPJMN.

Virgi menjelaskan, dalam tahapan teknokratik ini pembahasan melibatkan tim pemerintahan baru Prabowo Subianto agar ada kesinambungan perencanaan antara visi misi pemerintahan baru dengan periode sebelumnya.

"Kita baru mulai berdiskusi dengan tim dari pemerintahan baru untuk mensinkronkan 5 tahun ke depan itu mau apa. Jangan sampai beda, kita menjaga kesinambungan dari periode sebelumnya dan juga periode berikutnya," tuturnya.

Kemudian, lanjut Virgi, Bappenas juga tengah menggodok RKP 2025 alias RKP pertama pemerintahan Prabowo. Pihaknya juga sudah melibatkan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

"RKP 2025 kan sebenarnya milik pemerintahan baru. Nah ini sudah harus lebih konkret karena sudah berbicara anggaran. Jadi sudah ada proyek-proyeknya yang sudah diusulkan," ungkap Virgi.

"Anak pertama RKP 2025. Kalau sudah dibilang begitu, jadi anaknya harus lahir dulu (daripada RPJMN). Mudah-mudahan enggak prematur," pungkasnya.