Basuki Jawab soal IKN Tak Disebut dalam Pidato Prabowo
PerbesarKepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi bagian dari pembangunan pemerintah, meski tidak disebut secara khusus dalam 8 program prioritas pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Basuki mengatakan pembangunan IKN tidak perlu dicantumkan sebagai program tersendiri karena telah masuk dalam program pembangunan infrastruktur .
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri," kata Kepala OIKN, Basuki usai agenda penanaman pohon peringatan HUT RI ke 81 di IKN, Sabtu (15/8).
Basuki menjelaskan, pembangunan IKN tetap tercakup dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
"Itu saya kira kebijakan beliau. Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, dan desa. Saya kira di klaster itu ada pembangunan IKN," ujarnya.
Anggaran IKN Tetap Berjalan
Basuki juga memastikan anggaran yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo untuk pembangunan IKN telah mulai dicairkan secara bertahap.
Ia mengatakan pada 2025 terdapat alokasi sekitar Rp 10 triliun lebih untuk IKN. Sementara pada 2026, anggaran yang telah tersedia sementara mencapai sekitar Rp6 triliun.
"Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 koma sekian (triliun) , tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun nanti akan ada insyaallah ada tambahan. Itu sudah cair," ujarnya.
Selain pembangunan, OIKN juga mulai mengambil tanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan sejumlah bangunan yang telah diserahterimakan oleh kementerian terkait.
Basuki mengatakan sejumlah bangunan yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah diserahkan kepada OIKN.
Dengan penyerahan tersebut, OIKN bertanggung jawab untuk memastikan bangunan tetap terawat dan dapat dioperasikan.
"Kami harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikannya. Dan kami siapkan itu," ujar Basuki.
Basuki menilai Untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan tersebut akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 miliar pada tahun ini. "Sekitar Rp 500 miliar tahun ini," ujarnya.