Batas Urus Sertifikasi Halal 17 Oktober 2024, Ma'ruf Minta Edukasi Digencarkan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau Kedubes RI di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Foto: BPMI Setwapres

Pemerintah memberikan waktu kepada pengusaha, khususnya industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), hingga restoran/katering/dapur untuk mendapatkan sertifikasi halal. Deadline pengurusan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024.

Meski begitu, masih banyak usaha yang belum mengurus sertifikasi halal, khususnya pelaku UMKM makanan dan minuman. Sehingga, mereka meminta agar aturan wajib sertifikat halal itu ditunda.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan terus melakukan edukasi kepada para pelaku usaha agar mengurus sertifikat halal.

"Itu istilahnya sekarang menjadi mandatory tentu bukan menunda, tetapi gimana itu proses bisa yang sudah siap langsung diproses sertifikat halal, yang belum siap diedukasi. Jadi terus melakukan edukasi," kata Ma'ruf di Pontianak, Rabu (27/3).

Ma'ruf menyadari untuk mendapatkan sertifikat halal tidak mudah. Sehingga, pengurusannya harus dilakukan bertahap. Apalagi, pemerintah menargetkan tiap tahun bisa menerbitkan 10 juta sertifikat halal.

"Maka ada yang sudah langsung bisa sertifikasi, tapi ada yang baru [sehingga] harus diedukasi. Sehingga mereka paham betul, kemudian pada akhirnya seluruhnya bisa disertifikasi," jelasnya.

"[Jadi] bukan ditunda tapi diedukasi, di tahap-tahap yang sudah siap, tahap yang belum siap sampai diedukasi," pungkasnya.

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, pengurusan sertifikasi halal dimulai pada 17 Oktober 2019. Kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal berlangsung selama 5 tahun, sehingga deadline-nya adalah pada 17 Oktober 2024.

Akan banyak manfaat bagi industri yang menerapkan sertifikasi halal nantinya, terutama terkait rasa kepercayaan pelanggan hingga kesempatan bersaing lebih luas.