BBM Baru Rendah Sulfur Bakal Disubsidi, Meluncur Sebelum Jokowi Lengser

9 Agustus 2024 17:01 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin di Menara Kadin Indonesia pada Jumat (15/12/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin di Menara Kadin Indonesia pada Jumat (15/12/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) baru rendah sulfur yang akan disalurkan PT Pertamina (Persero) merupakan produk subsidi dan akan meluncur sebelum Presiden Jokowi lengser.
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan peluncuran BBM baru tersebut tidak jadi dilakukan pada 17 Agustus 2024 sebab pemerintah masih mematangkan regulasinya.
"Tadinya kita ada target tapi secara teknis butuh waktu yang lebih panjang. Intinya sebelum masa pemerintahan ini berakhir, apa yang akan kita laksanakan adalah perangkat regulasinya yang kita targetkan selesai dan termasuk penugasannya," jelasnya saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Jumat (9/8).
Rachmat menjelaskan, penyaluran BBM rendah sulfur ini ditugaskan kepada Pertamina, sehingga perusahaan juga memerlukan waktu lebih lanjut untuk mempersiapkan teknis pengadaan di kilang serta mekanisme distribusinya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mempersiapkan beberapa peraturan turunan, salah satunya Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang akan menjadi payung hukum penugasan BBM rendah sulfur ini.
ADVERTISEMENT
"Yang pasti sebelum masa pemerintahan selesai kita akan coba menyelesaikan regulasi yang mendukung penyediaannya," ungkap Rachmat.
Rachmat tidak menjelaskan lebih spesifik terkait waktu peluncuran BBM rendah sulfur. Hanya saja, target pembahasan regulasi harapannya dapat difinalisasi setidaknya 1 September 2024, sementara peluncurannya akan disesuaikan dengan kesiapan Pertamina.
"Kita rencananya saat ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, 1 September yang kita mau finalize regulation-nya. Untuk teknisnya kita harus lihat juga persiapan Pertamina," tegasnya.
Adapun regulasi salah satunya dibutuhkan untuk mekanisme penyaluran BBM rendah sulfur untuk Pertalite, sehingga dia menyebutkan peluncuran BBM rendah sulfur jenis Solar atau Diesel yang lebih siap daripada bensin.
Dengan demikian, Rachmat memastikan tahap pertama peluncuran BBM rendah sulfur yakni berjenis diesel dan sementara baru di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.
ADVERTISEMENT
"Sebenernya dua-duanya nanti (bensin dan diesel), tapi bertahap kan, karena seluruh Indonesia itu ada beberapa kilang, masing-masing ada yang buat solar ada yang buat bensin, yang sudah paling siap itu di Solar dulu daerah Jakarta dan sekitarnya," tutur Rachmat.
Ilustrasi pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Harga BBM Rendah Sulfur
Saat dikonfirmasi terkait harga produk BBM baru tersebut, Rachmat memastikan tidak ada kenaikan harga, sebab masih menjadi produk bersubsidi. Dengan begitu, produk ini harganya sama dengan produk Bio Solar.
"Harganya tetap, kualitasnya lebih baik, yang saat ini kita design," ungkap Rachmat.
Rachmat menjelaskan alasan mengapa BBM rendah sulfur ini masih disubsidi, sebab BBM bersubsidi paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga pengguna BBM ramah lingkungan bisa menembus seluruh lapisan masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Kita maunya nanti yang subsidi juga. Makanya yang paling banyak dipakai kan bersubsidi ya, jadi ya kalau kita hanya ubah yang tidak bersubsidi, yang bersubsidi tidak (diubah) ya berarti tidak menyentuh semua lapisan masyarakat penggunanya," tuturnya.
Meski demikian, dia memastikan tidak ada penambahan beban subsidi bagi negara dengan adanya BBM rendah sulfur ini. Sebab, nantinya pemerintah akan kembali memperketat pembelian BBM solar sehingga tidak semua konsumen bisa membelinya.
"Niatnya adalah tidak menambah beban subsidi secara total, jadi akan kita coba buat bagaimana golongan-golongan yang lebih mampu akan kita buat mungkin tidak lagi menjadi pemakai BBM bersubsidi ini, tapi yang anggap kita pantas dan cocok, layak mendapatkan subsidi akan tetap kita jaga," pungkas Rachmat.
ADVERTISEMENT