BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Kantor Luhut: Pertamina Monitor Langsung Kendaraan

Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Pemerintah akan segera memperketat penerima subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan skemanya.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah pada dasarnya terus berkomitmen untuk memastikan subsidi BBM dapat tepat sasaran, sesuai dengan arahan Presiden.

Rencana ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa subsidi BBM hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak. Pertamina akan menjalankan mekanismenya dengan beberapa langkah strategis, seperti memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU secara real-time.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi. Foto: Youtube/Sekretariat Presiden/HO ANTARA

Pertamina juga mendigitalisasi seluruh SPBU, untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan efisien. Dengan digitalisasi ini, setiap pembelian dapat dicatat dan dianalisis sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi.

“Jadi kata kuncinya adalah efisiensi. Yang jelas, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa subsidi BBM dapat dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan sesuai dengan peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan,” jelas Jubir Luhut itu.

Dalam hal ini, revisi Perpres 191/2014 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penyaluran subsidi BBM. Revisi tersebut akan mengatur lebih lanjut tentang kriteria penerima subsidi, metode distribusi, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Pendataan Hampir Rampung

Kepolisian menangkap mobil-mobil yang diduga pakai plat palsu dan tangki yang sudah dimodifikasi untuk bisa beli BBM subsidi di SPBU RE Martadinata, Lemabang, Palembang, Senin (7/11/2022). Foto: Pertamina Patra Niaga

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari sebelumnya mengatakan, pihaknya akan secara paralel melakukan upaya-upaya subsidi yang tepat, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP.

Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

“Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan,” ujar Heppy kepada kumparan, Rabu (10/7).