BBM Subsidi, Jadikah Dibatasi?

Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Polemik wacana pembatasan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang masih simpang siur membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara.

Wacana ini sebelumnya dikemukakan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pembatasan konsumen BBM subsidi dimulai 17 Agustus 2024.

Jokowi menegaskan belum ada rencana pembatasan. "Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana (membatasi subsidi). Belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7).

Beda pendapat antar menteri Jokowi soal pembatasan BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024 muncul lagi, usai rapat yang dilakukan di kantor Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut mengundang beberapa pihak yang berkaitan dengan program BBM bersubsidi, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, hingga PT Pertamina (Persero).

Ditemui usai rapat selesai, Airlangga menegaskan tidak ada pembatasan pembeli BBM subsidi di 17 Agustus 2024, sama seperti yang dilontarkan Presiden Jokowi.

“Tidak ada pembatasan BBM, (tapi) sosialisasi agar tepat sasaran” kata Airlangga di kantornya, Selasa (16/7).

Airlangga mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skenario program sosialisasi BBM jenis baru. Rencananya, kegiatan sosialisasi akan dilakukan pada 1 September 2024.

BBM jenis baru ini memiliki kandungan rendah sulfur dalam minyak solar dengan menggunakan bahan bakar nabati bioetanol. Produk BBM baru ini diklaim akan memberi dampak dalam pengurangan emisi dibandingkan bahan bakar fosil sejalan dengan standar Euro IV.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, beda pendapat dengan Airlangga. Dia mengatakan pembatasan BBM subsidi pada kendaraan tertentu dimulai 1 September 2024, namun tidak ada perubahan subsidi yang diberikan kepada nelayan.

“Ada pembatasan (Pertalite) di kendaraan tertentu. 1 September lah (pembatasan),” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan berkomentar terkait pembatasan BBM bersama Airlangga Hartarto. “(Soal BBM)Tanya ke Kemenko (Airlangga),” ujarnya.

Kemudian, Kepala BPH Migas Erika Retnowati yang juga ikut rapat, enggan berkomentar mengenai hal ini. “Kita lihat aja ya nanti,” katanya singkat.

Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang juga diundang dalam rapat bersama Airlangga, enggan berkomentar sama sekali.