Bea Cukai Ungkap Konektivitas Kelautan Jadi Masalah Logistik di Batam

29 Juni 2021 13:09
·
waktu baca 1 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Petugas Bea dan Cukai Batam memeriksa kontainer yang berisi sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (15/6). Foto: ANTARA FOTO/Andaru
zoom-in-whitePerbesar
Petugas Bea dan Cukai Batam memeriksa kontainer yang berisi sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (15/6). Foto: ANTARA FOTO/Andaru
ADVERTISEMENT
Kinerja logistik di wilayah Batam harus lebih ditingkatkan lagi. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, R Syarif Hidayat mengatakan, peningkatan kinerja harus diikuti dengan menyelesaikan permasalahan yang ada.
ADVERTISEMENT
“Kalau kita lihat permasalahan logistik yang ada di Batam itu adalah tentang konektivitas kelautan atau maritim. Di sana terdapat pelabuhan, bandara, pergudangan, namun belum dikelola secara integrasi,” kata Syarif saat webinar yang digelar Angkasa Pura Logistik, Selasa (29/6).
Syarif mengungkapkan, Batam memang diarahkan salah satunya menjadi hub logistik industri dan perdagangan. Sehingga permasalahan itu termasuk infrastruktur harus dikondisikan.
Syarif mengharapkan, infrastruktur di wilayah Batam juga harus dilengkapi. Meski begitu, ia merasa sebenarnya infrastruktur di Jawa juga memang belum semuanya baik.
“Kemudian juga belum efektifnya interkoneksi transportasi antara infrastruktur pelabuhan dan juga transportasi lainnya,” ungkap Syarif.
Syarif mengungkapkan permasalahan lainnya mulai informasi suplai dan demand, tidak adanya sistem tracking dan tracing, sampai masih paper based system. Menurutnya, perubahan pengelolaan dalam menjalankan bisnis pelabuhan harus dilakukan.
ADVERTISEMENT
Syarif menuturkan dalam menjalankan bisnis itu tentunya pergerakan barang harus terus didorong. Selain itu, kolaborasi dan sharing informasi untuk perkembangan juga harus dimaksimalkan.
“Harus memberikan transparansi layanan dan menciptakan kompetisi yang sehat. Fokus area adalah dari bisnis dan government, harus integrasi izin usaha,” tutur Syarif.