Beda dengan Luhut, Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan Pembeli BBM Subsidi
PerbesarMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada pembatasan penerima BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Airlangga mengatakan pemerintah justru membahas penurunan kadar sulfur yang ada dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia.
“Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Kamis (11/7).
“Kita harus melihat udara Jakarta, air quality-nya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan,” imbuhnya.
Airlangga menegaskan pihaknya masih membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"Jadi terkait PP 191 ini dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," tegasnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
“Tidak ada rencana kita menaikkan (harga BBM bersubsidi). Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah akan memperketat penerima subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan skemanya.
Langkah ini diambil agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.
"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata dia di akun Instagram pribadinya, Selasa (9/7).
Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.
"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.