Beda Pandangan Tim Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Pensiun Dini PLTU

Ilustrasi PLTU. Foto: Dok. PLN

Kebijakan suntik mati atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menuai pro dan kontra. Masing-masing tim kampanye Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangan terkait kebijakan tersebut.

Juru Bicara Pasangan Anies dan Cak Imin, Irvan Pulungan, mengatakan pihaknya menegaskan perlu ada percepatan terkait pensiun dini PLTU, sebagai langkah transisi energi untuk mengurangi emisi karbon.

"Visi-misi kami bicara mengenai perlu ada percepatan bagaimana kita menyikapi PLTU yang beroperasi, khususnya PLTU yang dia sudah oversupply yang ada di Jawa dan Bali, Suralaya, Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu, Cilacap," jelasnya saat Diskusi Publik Menakar Masa Depan Transisi Energi, Selasa (9/1).

Irvan menuturkan, karena oversupply atau kelebihan pasokan listrik di transmisi Jawa Bali dan Madura, pensiun dini PLTU tersebut harus segera diakselerasi, seperti melalui pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Ini kan sudah oversupply jadi sudah bisa mulai memikirkan apakah akan ditutup atau tidak. Seperti apa yang sedang didiskusikan di JETP," tambah dia.

PLTU Cirebon 1. Foto: Cirebon Power/HO/Antara

Meski demikian, dia menegaskan pihaknya masih harus melakukan valuasi ekonomi yang baik. Dia mengakui saat ini banyak pihak bertentangan dalam menilai valuasi ekonomi dari pensiun dini PLTU.

"Pak Capres dan Cawapres bila dimandatkan oleh rakyat berkepentingan untuk memfasilitasi menemukan valuasi yang memang secara metodologis dapat menjawab dan dapat menguntungkan Indonesia," tutur Irvan.

"Jadi bukan hanya menutup tapi bagaimana valuasi itu menguntungkan bangsa Indonesia tidak hanya kita mendapatkan keuntungan dari energi bersih yang tidak berpolusi dan sebagainya," lanjutnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pasangan Prabowo dan Gibran Eddy Soeparno menyebutkan pihaknya berpendapat bahwa dalam transisi energi harus disertai sikap realistis, jangan hanya populis.

"Kita akan langsung melakukan pensiun dini PLTU, itu kelihatannya baik kepada masyarakat dan publik, itu tentu positif responsnya, tetapi coba disampaikan kendalanya apa. Itu perlu dilakukan jadi jangan hanya populis tapi realistis," tegas dia.

Menurut Eddy, beberapa kendala pensiun dini PLTU adalah membutuhkan dana yang besar. Contohnya, pensiun dini PLTU Cirebon-1 butuh Rp 300 triliun, dan PLTU Pelabuhan Ratu butuh Rp 12 triliun.

Kedua, apakah opsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti PLTU sudah siap atau belum. Sebab, PLTU tidak bisa serta-merta ditutup tanpa mempertimbangkan penggantinya.

Sekjen PAN Eddy Soeparno di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/10/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

"Kalau kita menutup hanya karena oversupply itu dalam kurun waktu 3-5 tahun akan terlampaui. Saya tahu karena bersama PLN sudah lihat angka-angkanya, RUPTL kita bahas sama-sama. Jadi jangan hanya sekedar tutup tanpa ada solusi," ujar Eddy.

Juru Bicara Pasangan Ganjar dan Mahfud Edi Sutrisno menilai komitmen pensiun dini PLTU memang harus dilanjutkan namun secara bertahap lantaran masih banyak usaha yang bergantung pada energi fosil.

"Penutupan pasti kita tahu komitmennya dan itu akan dilakukan bertahap di pembangkit, itu perlu ada review karena ini bertahap tidak boleh ekstrem," ungkapnya.

"Kita tahu masih banyak juga yang bergantung kepada energi itu kalau kita langsung tutup itu bahaya juga buat keberlangsungan usaha-usaha yang masih bergantung dengan itu," imbuh Edi.

Dengan demikian, Edi menyebutkan perlu ada pertimbangan dan peninjauan kembali mana saja PLTU yang perlu dipensiunkan dini secara bertahap agar kebijakan ini terlaksana tepat sasaran dan tepat guna.

"Jangan sampai hanya ingin melakukan penutupan demi applause ya, kita tidak mau melakukan itu, kita tidak mau penutupan hanya untuk applause," pungkas Edi.