Beda Tjahjo dan Bahlil soal Gaji Pejabat Setingkat Menteri

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo saat pimpin sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di KemenPAN-RB, Selasa (7/1). Foto: Dok. Humas KemenPAN-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengaku kaget dengan gaji yang diterimanya di pemerintahan, berbeda jauh saat ia masih menjadi anggota DPR RI.

Berikut kumparan rangkum mengenai polemik gaji pejabat:

Ngeluh Gaji

Tjahjo mengungkapkan gaji yang ia terima sejak awal menjadi anggota DPR di tahun 1986 terus meningkat. Saat itu, gaji yang didapatkannya sebesar Rp 980.000.

Jumlah tersebut saat itu menurut Tjahjo sudah cukup besar. Jumlah gajinya sebagai wakil rakyat terus meningkat sampai akhirnya ia menjadi menteri.

"Gaji saya di DPR per bulan sudah Rp 260 juta. Enggak ngapa-ngapain, enggak main proyek, enggak main anggaran pokoknya dapat Rp 260 juta. Begitu jadi menteri, ini Pak Mendag juga kaget (gajinya) Rp 20 juta rupiah," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3).

Tak hanya itu, Tjahjo pun menyebut gaji pensiun saat ini tak setinggi saat zaman Orde Baru. Di masa orde baru, kata dia. uang pensiun bisa didapatkan sesuai dengan jabatan yang pernah diemban selama bertugas.

Tjahjo pun mencontohkan, temannya yang pernah mendapatkan pensiunan sebagai menteri, anggota DPR, Duta Besar, sampai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Namun, kebijakan menerima pensiun lebih dari satu jabatan sudah tidak bisa lagi.

"Lah sekarang beda, diambil pensiun yang tertinggi. Sekarang ini saya terima 2 gaji pensiun DPR saya Rp 4,7 juta, kemudian gaji menteri," ungkap Tjahjo.

Selain Tjahjo, menteri yang pernah mengeluhkan soal gaji adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia pun membandingkan tugasnya sebagai menteri dengan pengusaha.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pengusaha dan menteri sama-sama memiliki tugas dan kewajiban besar untuk mengatur keuangan secara baik.

"Di sini pengusaha ada yang punya anak usaha ribuan, jutaan, bagaimana ini melakukan manajemen secara baik. Ada yang merasakan seperti saya di sini kan? Akhirnya saya enggak sendiri," kata Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2).

Sri Mulyani juga bilang, bahkan tugasnya sebagai menteri lebih berat dibandingkan para pengusaha. Namun gajinya jauh lebih rendah dari para pengusaha tersebut.

“Tahun ini belanjanya Rp 2.500 triliun, tapi belanjanya banyak sampai transfer ke daerah dan Dana Desa. Tapi gaji saya sama gaji CFO Bapak/Ibu, lebih tinggi Bapak/Ibu. Bahkan di situ ada yang overpaid,” tambahnya.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Dana Operasional Menteri Ratusan Juta

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membenarkan yang disampaikan Tjahjo soal kecilnya gaji menteri. Di luar gaji, dia mengakui memiliki dana operasional yang besarnya ratusan juta rupiah per bulan.

“Tahu gaji menteri berapa? Rp 19 juta. Tahu Dana operasional menteri Rp 120 juta? Ada yang Rp 150 juta ya. Menkeu Rp 150 juta. Rp 120 juta itu, itu dipakai untuk biaya tamu semua yang ada datang di kementerian. Termasuk Pak Teten,” kata Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (6/3).

Bahlil pun menyebut sejumlah menteri rela menyampingkan gaji tinggi sebagai pemerintah. Menurutnya, yang tak kalah penting sebagai pejabat negara adalah harus harus siap mengabdi kepada negara.

“Pak Erick Tohir, Wishnutama, Nadiem Makarim, Bahlil Lahadalia, secara ekonomi itu sangat jauh sekali tapi kita harus buang pikiran dan kemewahan untuk pengabdian kita kepada negara,” ujar Bahlil.

Menteri UMKM Keluhkan Anggaran Terbatas

Kecilnya gaji para menteri atau pejabat negara setingkat menteri itu juga karena anggaran belanja kementerian/lembaga yang terbatas.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga mengaku kaget saat mengetahui anggaran di kementeriannya yang sangat kecil. Padahal, UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus pemerintah.

"Saya diminta oleh Presiden untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM. Dan waktu itu beliau bilang karena di periode kedua pembangunan SDM dan UMKM jadi prioritas, maka saya diminta untuk urus ini," kata Teten di Jakarta, Jumat (6/3).

Ia mengaku jabatannya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi, Presiden Jokowi menyerahkan 64 juta pelaku UMKM dan koperasi kepada Teten agar bisa ditangani secara baik.

Sementara anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM kurang dari Rp 1 triliun, atau tepatnya Rp 972,3 miliar.

"Saya sampaikan ke Presiden, ini enggak mudah, kementerian ini karena anggarannya pun di bawah Rp 1 triliun, organisasinya pun kecil, bagaimana saya punya kendali untuk mengurusi 64 juta pelaku usaha UMKM dan koperasi," kata Teten kepada Presiden.